Kebijakan berbeda diambil pemerintah untuk pilkada. Kepentingan politik pragmatis dalam penguatan jaringan kekuasaan di daerah menjadikan Covid-19 lumpuh dan potensial membahayakan. “Kampanye” pengumpulan ribuan massa tanpa mengindahkan protokol Covid-19 terjadi di Muna, Muna Barat, dan Wakatobi.
Pengumpulan massa tak akan terhindarkan untuk proses pilkada di mana-mana ke depan. Melanjutkan agenda pilkada adalah kebijakan munafik pemerintahan Jokowi. Mendagri hanya bisa menegur untuk acara yang semestinya harus dibubarkan. Teguran dipastikan tidak akan membawa efek jera.
Sebagaima dalam video yang viral tampak acara meriah “kampanye” pilkada di Wakatobi. Dominan massa berkaus merah dan kibaran bendera PDIP di baris depan dengan panggung diisi “petinggi koalisi partai”.
Tentu ada PDIP, Nasdem, Golkar, Bulan Bintang, dan lainnya. Acaranya adalah hiburan dangdutan. Penyanyi secara atraktif tengah membawa massa bergoyang. Covid-19 pun ikut bergoyang gembira dan bahagia.
Dengan ngototnya pemerintah untuk memaksakan pelaksanaan pilkada serentak Desember 2020 di masa pandemi Covid-19 ini, maka secara terang-benderang pemerintah telah ngotot juga untuk menerapkan politik licik.
Dari new normal ke mini lockdown dan akan berujung pada smackdown. Gulat yang akan dimenangkan oleh Mr Covid-19.
Bravo Covid 19 “Pahlawan Kebijakan Munafik”. (glr)
(Penulis: M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan)
