Eramuslim.com -KEBIJAKAN Pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 bukan saja gamang, tetapi juga tidak konsisten. Bahasa sederhananya banyak akal-akalan.
Bahkan lebih parahnya Covid-19 dijadikan alat kepentingan politik untuk merangkul, mencangkul dan memukul. Merangkul solidaritas palsu, mencangkul dana rakyat, dan memukul lawan politik.
Kebijakan akal-akalan yang inkonsisten pantas jika disebut dengan kebijakan munafik. Pemerintah secara mencolok menerapkan pilihan model ini. Di samping “esuk dele sore tempe” pada kebijakan umum seperti awal PSBB, kemudian berubah jadi new normal dan terakhir mini lockdown, juga pada pelaksanaannya yang digantungkan pada situasi dan kepentingan.
“Kalibata Gate” adalah upaya sistematik memperalat Covid-19 untuk menyerang Jenderal Gatot dan para Purnawirawan TNI lain yang sedang menyelenggarakan ziarah dan tabur bunga Pahlawan Revolusi korban kebiadaban PKI. Dandim dan Pangdam Jaya menjadi alat penyerangan tersebut dengan menggunakan massa buatan dan bayaran khas rezim.
Dengan senjata “Kesaktian Covid-19”, pemerintah menyerang deklarasi KAMI di berbagai daerah. Modusnya seragam yakni dibuat aksi penolakan oleh “massa tangan kekuasaan”, kemudian aparat membubarkan acara. Meski sedikit saja upaya ini berhasil, tetapi cara-cara licik dan represif dalam memukul lawan telah dipertontonkan.
Dalam prakteknya “massa tangan kekuasaan” ini juga dibuat kocar-kacir oleh keberanian dan heroisme purnawirawan maupun peserta deklarasi seperti terjadi di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Deklarasi di Bandung, Solo, Karawang, dan lainnya.
Opini artifisial akan keberhasilan membubarkan berbeda dengan fakta yang terjadi yakni seluruh deklarasi telah sukses dan berhasil. KAMI terbentuk di mana-mana.
