Kasus Misbakhun, Kontraksi Politik SBY PKS Menjelang Isu Reshufle Kabinet

Di luar dugaan publik, secara tiba-tiba Presiden SBY memberikan pernyataan soal dua kasus korupsi. Pertama soal Gayus, dan berikutnya putusan pengadilan di kasus Misbakhun.

Reaksi keprihatinan SBY terhadap kasus Gayus, mungkin bisa dinilai wajar. Bahkan, menjadi kredit poin tersendiri buat SBY. Hal itu menandakan kalau SBY punya keprihatinan seperti keprihatinan rakyat Indonesia umumnya dalam kasus jalan-jalannya Gayus.

Namun, untuk kasus kedua, putusan pengadilan untuk Misbakhun, banyak pihak yang menduga kalau reaksi SBY soal Misbakhun memberikan sinyalemen tersendiri. Karena dengan reaksi SBY itu, seolah-olah, kasus Gayus yang super heboh itu bisa disejajarkan dengan Misbakhun yang secara proses peradilan dianggap wajar-wajar saja oleh banyak kalangan.

Dengan kata lain, seolah-olah SBY mendompleng kasus Gayus yang super heboh untuk mengangkat kasus putusan terhadap Misbakhun yang sudah hampir dua minggu tidak mendapat reaksi publik, kecuali pihak istana sendiri. Ada apa?

Pihak PKS menilai pernyataan SBY tentang Misbakhun punya tendensi tersendiri. Ada semacam subjektivitas SBY pada putusan pengadilan terhadap Misbakhun, karena kasusnya beririsan dengan skandal Bank Century yang juga menggoyang SBY.

Hal seperti itulah yang bisa ditangkap dari pernyataan anggota FPKS, Refrizal kepada Jawa Pos, Selasa (16/11).

"Jika benar Presiden SBY menyempati diri menanyakan proses hukum dan vonis Mukhamad Misbakhun dalam sidang kabinet kepada pembantunya, jelas itu ada makna tersendiri di balik pertanyaan itu," kata Refrizal, melalui telepon genggamnya, Selasa (16/11).

Kalau saja kasus hukum Misbakhun ini terus disinggung, lanjutnya, jelas bahwa kasus tersebut merupakan titipan dan sangat lemah dari aspek hukumnya. "Indikasinya, lebih dari tiga kali hakim melakukan penundaan sidang karena jaksa tidak bisa menghadirkan bukti-bukti yang dituduhkan kepada terdakwa Misbakhun dan vonis penjara satu tahun jauh di bawah tuntutan Jaksa yakni delapan tahun penjara," tegasnya.

Walaupun, kecurigaan ini buru-buru ditepis oleh Menkopolhukam, Djoko Suyanto kepada wartawan. "Yang disampaikan Plt Jaksa Agung merugikan 22,5 juta dolar, tetapi hanya divonis satu tahun. Presiden tidak ingin mencampuri penegakan hukum, tapi ini jadi perhatian publik yang mencederai rasa keadilan," jelas Djoko Suyanto dalam jumpa persnya.

Reaksi lebih keras terhadap pernyataan SBY ini juga disampaikan wakil ketua FPKS, Agus Purnomo melalui Rakyat Merdeka. Menurut Agus, kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kecewa atas vonis satu tahun bagi Misbakun yang dianggap mencederai rasa keadilan masyarakat, maka harusnya lapor ke instansi terkait, bukan malah berkoar-koar di depan media.

"Kalau kecewa adukan saja ke Komisi Yudisial," kata Agus pada Selasa (16/11).
Agus juga meminta, agar SBY tidak ikut campur proses peradilan dengan statemen-nya. "Supaya fair sebagaimana dijamin dalam pasal 27 UUD 1945," tegas Agus.

Situasi tegang antara SBY dan PKS yang tiba-tiba muncul bersamaan heboh kasus Gayus ini, bisa dianggap ada ketidakharmonisan hubungan antara SBY dengan PKS. Kasus vonis Misbakhun tampaknya hanya sebagai alat pemicu.

Boleh jadi, ada sejumlah kasus sebelum ini yang akhirnya membuat SBY secara terbuka menyerang PKS melalui kasus Misbakhun.

Kalau mau dirunut, setidaknya yang bisa ditangkap melalui media massa, ada dua kasus heboh yang dialami petinggi PKS yang berkait dengan SBY. Pertama adalah hebohnya kepergian Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno keluar negeri di tengah kondisi Mentawai yang sedang dirundung bencana. Dan itu dikait-kaitkan publik dengan izin dari Presiden.

Setelah ditelusuri, ternyata kepergian Irwan memang belum dapat izin dari Presiden seperti ketentuan yang berlaku. Tapi, pihak gubernuran menganggap kalau permohonan izin itu sudah dilayangkan ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, jauh sebelum bencana Mentawai ada. Persoalannya, Presiden memang belum memberikan jawaban terhadap permohonan izin itu.

Kedua, adalah heboh salaman Tifatul Sembiring dengan Michele Obama. Secara umum, kasus salaman sebenarnya bukan kasus besar. Bahkan, insiden kecil yang tidak perlu menjadi sorotan media.

Tapi, karena kasus ini mengaitkan isteri Presiden Amerika, persoalannya menjadi lain. Terlebih lagi ketika media Amerika sendiri mengangkatnya sebagai berita besar. Sindiran, celaan, bahkan mungkin tekanan tentu akan mengalir ke pihak pemerintah sendiri. Dan itu, boleh jadi, mengusik SBY yang dikenal publik sangat sensitif dengan isu pencitraan terhadap dirinya.

Pertanyaan berikutnya, apakah ketegangan SBY PKS ini akan bermuara pada reshufle kabinet? Hal ini karena adanya kemungkinan SBY, seperti yang disuarakan beberapa petinggi Demokrat, akan melakukan reshule di akhir tahun ini. Jika ketegangan SBY PKS tetap seperti ini, apalagi kalau meninggi, tidak tertutup kemungkinan, mimpi buruk reshufle bisa menjadi kenyataan buat PKS. mh