Dengan demikian rakyat akan akan kewalahan menghadapi lonjakan harga. Akibatnya daya beli masyarakat menurun, dan kalau itu terjadi inflasi akan lebih tinggi lagi. Resesi bahkan depresi ekonomi bisa saja terjadi.
Kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM ini adalah kebijakan Dasamuka. Kebijakan yang dijalankan secara licik, penuh kebohongan, ingkar janji, berwajah sepuluh, disebut sebagai kebijakan dasamuka.
Kebijakan dasamuka hari-hari ini sudah menjadi praktik keseharian pemerintah. Disana mengumbar janji disini ingkar janji, hari ini berjanji besok dusta lagi. Dengan muka kebal malu, berpidato dari hari ke hari.
Apabila mengeluarkan kebijakan selalu bertentangan dengan janji, tidak sesuai dengan kata-kata. Lain yang dipidatokan lain yang diputuskan. Kebijakannya sering menyusahkan rakyat. Inilah gambaran kehidupan berbangsa dan bernegara hari-hari ini.
Kita hanya diberikan kata “sabar” oleh Jokowi. Namun sayang DPR kita seperti kuburan bagi politisi. Disana hanya kumpulan-kumpulan orang-orang, tidak ada suara bising, tidak ada interupsi dari DPR atas kebijakan pemerintah.
Jadi rakyat dilepaskan sendiri untuk berjuang. Apabila kita mengkritik pemerintah kita ditangkap. Apabila rakyat menyampaikan pendapat dimuka umum disebut melanggar UU ITE. Semua serba salah, dan dalam hal ini rakyatlah yang disalahkan.
Jadi kepada siapa rakyat mengadu? Kepada siapa rakyat mengharapkan keadilan dan kesejahteraan?
Apakah kita harus tetap diam, atau bangkit melawan? (RMOL)
*Penulis adalah Ketua Pemuda Madani
