Di penghujung masa tugas Pansus DPR tentang Bank Century, tarik-menarik kepentingan politik antar parpol di DPR mulai terasa.
Menariknya, tarik-menarik yang mulai berujung ketegangan politik ini bukan hanya dari kalangan oposisi seperti PDIP dan Gerindra, tapi juga muncul dari parpol kelompok koalisi Presiden SBY.
Dua parpol koalisi SBY yang tampak mulai ikut membidikan senapan skandal Bank Century ke arah SBY adalah PKS dan Golkar.
Kalau Golkar melalui politisi Bambang Susetyo memang sejak awal sudah bersikeras untuk menjadikan Pansus Century sebagai alat uji keabsahan pemerintahan SBY, kekritisan PKS justru muncul di saat Pansus akan mengambil kesimpulan.
Dan kekritisan tersebut, tidak tanggung-tanggung, menyebut adanya kemungkinan pemakzulan terhadap SBY.
Dalam sebuah kesempatan, sekjen PKS Anis Matta menyatakan bahwa ada peluang dalam konstitusi untuk melakukan pemakzulan terhadap presiden, walaupun peluang itu menurutnya kecil.
Kekritisan PKS ini tentu saja membuat gerah Partai Demokrat yang merupakan anak kandung gerakan politik SBY. Sejumlah politisi Demokrat pun mulai melontarkan kecaman terhadap PKS. Mulai dari yang gaya preman hingga lontaran serius yang menjurus kemungkinan adanya reshufle kabinet Indonesia Bersatu jilid dua.
Adalah sekjen Demokrat, Amir Syamsuddin yang melontarkan sinyalemen itu. "Beberapa partai koalisi sudah bertindak di luar nalar politik. Reshuffle kabinet, menurut saya pribadi, menjadi sangat diperlukan.
Saya sebagai sekjen tentu bisa memberi masukan itu kepada Presiden SBY, walaupun itu dikembalikan kepada Pak SBY karena bukan wewenang saya," kata Amir.
Tentu saja, ancaman serius dari Demokrat ini memunculkan reaksi yang tidak kalah kerasnya. Agung Laksono, seorang Menko Kesra yang juga ketua DPP Golkar menanggapi bahwa soal reshufle bukan wewenang Amir dan Demokrat, tapi SBY.
Bahkan, wakil sekjen PKS, Fachri Hamzah pun membalas ancaman Amir Syamsuddin itu dengan tanggapan keras bahwa Amir dan politisi Demokrat tidak memahami koalisi.
Menurut Fahri, dalam koalisi terdapat kesetaraan di antara parpol-parpol yang terlibat. "Dalam koalisi itu ada kesetaraan. Jadi bukan menteri itu milik mereka lalu dibagi seenaknya. Kalau dia bilang PKS sudah dikasih empat menteri itu keliru, ini kosa kata ala Orde Baru," tandas Fachri.
Dalam koalisi pula, lanjut Fachri, presiden dalam hal ini SBY bukanlah seorang raja. SBY adalah presiden di negara demokrasi yang diusung oleh koalisi. "Harus dipahami, diusung oleh koalisi. Jadi yang ngomong begitu, dia itu nggak ngerti demokrasi dan nggak ngerti SBY, kacau itu," jelas Fachri. (detik.com)
Ketegangan antar partai koalisi SBY ini akhirnya memunculkan gagasan petinggi Demokrat untuk melakukan pertemuan antar ketua umum partai koalisi. Wakil Ketua Umum PD, Ahmad Mubarok menyatakan akan adanya rapat evaluasi koalisi antara PD dengan partai koalisi.
Mubarok memandang perlu adanya kesamaan sikap antara PD dengan partai koalisi seputar skandal Century. Rencananya, pertemuan ini akan dilangsungkan sebelum adanya kesimpulan akhir Pansus DPR tentang skandal Bank Century.
Pertanyaannya, benarkah PKS akan menjadikan skandal bank Century ke arah pemakzulan? Hal ini karena diantara petinggi PKS berlawanan pendapat soal pemakzulan terhadap SBY. Antara sekjen Anis Matta yang menganggap adanya peluang itu walaupun kecil, dengan mantan presiden PKS, Tifatul Sembiring yang juga menkominfo yang mengatakan sebaliknya.
Tanpa harus membedah secara jelimet soal manuver PKS dalam hal pemakzulan di Pansus Century, jawaban ternyata sudah dikantongi ketua majelis syuro PKS, Hilmi Aminuddin.
Menurutnya, tidak ada permasalahan terkait pemakzulan Presiden SBY. “Itu semua nggak bener, kita terus berkoordinasi secara intensif dengan SBY. Saya sendiri yang berkoordinasi langsung dengan beliau,” ujar Hilmi. “PKS kan tergantung saya,” tegas Hilmi kepada Inilah.com, Sabtu (30/1).
Tapi, apakah memang Hilmi Aminuddin, selaku Ketua Majelis Syuro PKS, masih mempunyai tuah terhadap Anis? Tentu ukurannya sikap akhir PKS terhadap kasus Bank Century. Bagaimana kalau kader-kader PKS, yang di DPR, khususnya yang ada di Pansus, tidak taat titah, serta berada di luar koridor koalisi?
Dengan penegasan Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin, semestinya pihak Demokrat dan SBY sudah tidak perlu pusing dengan sepak terjang PKS di Pansus dan DPR. Kartu kunci berikutnya ada di Golkar. Dan Golkar menyatakan bahwa hanya akan menghadiri pertemuan yang langsung diadakan oleh SBY, bukan Demokrat.
Kalau sudah begini, isu reshufle akan mentah dengan sendirinya. Dan hasil Pansus Century hampir bisa diprediksi akan mengalami anti klimaks. (mnh)
