Oleh : Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik
Hakekat Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibuat rezim Jokowi itu adalah mencarikan lapak untuk usaha para investor dengan menggusur tanah rakyat. Ada yang digusur untuk tambang, digusur untuk jalan tol, digusur untuk pusat bisnis, digusur untuk pabrik, digusur untuk waduk, dll. Intinya, PSN itu proyek untuk cukong dengan mengorbankan tanah rakyat.
Seiring dengan disahkannya UU CIPTA KERJA, perilaku rezim melalui aparat tambah brutal. Karena mereka bisa mengukur tanah sepihak, menerapkan ganti rugi sepihak, lalu bayar sepihak, jika rakyat tak setuju tinggal titipkan ke pengadilan secara konsinyasi. Selanjutnya, gusur!
Makanya, fungsi negara benar-benar menjadi pelayan oligarki. Rakyat melawan, akan dibenturkan dengan aparat.
Seperti proyek strategis nasional di Pulau Rempang Batam. Aparat atas nama negara bertindak represif, untuk mengamankan lapak bisnis TW (Tommy Winata) melalui PT MEG. Juga melayani investor China Xin Yi Internasional Investment Limited yang ikut nimbrung proyek Eco City.
Jadi, negara didesain untuk melayani oligarki. Bukan melayani rakyat. Aparat didesain untuk menindas rakyat, bukan membela rakyat.
Kalau negara hadir untuk rakyat, tak bisa seenaknya menggusur tanah rakyat. Dalih demi pertumbuhan ekonomi, ekonomi siapa? Ekonomi oligarki ? Menambah kaya raya TW?
Ini adalah corak sistem kapitalis, dimana pemodal sejatinya yang berkuasa. Sementara penguasa yang ada, adalah antek para pemodal. Mereka akan melayani kepentingan pemodal, dengan imbalan sediaan logistik untuk kampanye, agar dapat terus mempertahankan kekuasaannya.
Ketika rakyat sibuk dengan Pemilu demokrasi, itu hakekatnya sama saja mempertahankan kekuasaan para pemodal, para cukong. Karena pemimpin yang dipilih adalah antek oligarki, yang biaya politiknya ditanggung para pemodal.
Sayangnya rakyat belum sadar, akar masalahnya adalah sistem demokrasi sekuler yang melahirkan kedaulatan kapital. Rakyat tidak sadar, datang ke TPS hanya untuk melegitimasi para pemimpin pilihan para pemodal.
Setelah berkuasa, tentu saja para pemimpin tadi akan lebih loyal kepada oligarki yang membiayai, bukan kepada rakyat. Rakyat hanya dilayani saat kampanye, dibius dengan mantera perubahan, yang disampaikan secara berulang.
Oh, kasihan sekali rakyat. Mereka butuh pemimpin yang adil. Butuh pemimpin seperti Khalifah Umar bin Khatab yang bertindak adil kepada rakyatnya. (-)
