Pada saat pemerintah terobsesi oleh infrastruktur angkutan darat melalui pembangunan jalan tol, kurang memperhatikan infrastruktur perhubungan laut seperti kapal, maka sistem logistik nasional di negara kepulauan ini juga semakin tidak efisien. Kita makin terperosok kedalam angkutan moda jalan (pribadi) tunggal ( single mode trap) yang tidak efisien, polutif, tidak berkelanjutan serta tidak adil.
Jalan sejatinya adalah ruang publik. Seharusnya tidak diprivatisasi. Jadi harus dibangun dengan dana APBN. Jika dibangun melalui hutang lalu diswastakan, maka manfaatnya bagi publik makin tidak signifikan, mungkin hanya _trickling down_ seperti mantra neolib itu.
Sebagai catatan penutup, perlu disadari bahwa pertama, untuk negara kepulauan, kapal harus dipandang sebagai infrastruktur, bukan hanya pelabuhan. Membangun kapal sama dengan membangun jalan. Kedua, setiap investasi publik hanya akan _value for money_ bagi masyarakat luas jika memenuhi 2 syarat : pertama, birokrasi yang bertanggungjawab atas investasi publik tersebut bersih tidak koruptif. Kedua, operatornya kompeten dan profesional. Jika salah satu syarat ini tidak dipenuhi, maka investasi publik ini hanya _value for monkey_ saja. (tsc)
Oleh Prof. Daniel Mohammad Rosyid (Guru Besar ITS Surabaya)