OLEH: JOHAN O. SILALAHI
SEKARANG ini seolah-olah sedang berkembang di Indonesia era pemerintahan dengan logika pendek akal. Seperti yang Kita ketahui bahwa berdasarkan hasil survei dan data statistik, tingkat kecerdasan intelektual (IQ) rata-rata bangsa Indonesia termasuk jajaran paling rendah di dunia.
Jika sungguh benar ada usulan dari rakyat Kita tentang perpanjangan masa jabatan 1-2-3 tahun atau 3 periode masa jabatan Presiden Jokowi, maka para Menteri serta para Ketua Umum Partai Politik harusnya bisa melakukan “filtering” atau penyaringan. Dengan logika sederhana sangatlah mudah merespon dan menjawab usulan rakyat tersebut agar tidak menjadi polemik nasional, bahwa itu melanggar konstitusi UUD 45 serta melanggar peraturan hukum dan perundang-undangan.
Jika semua usul rakyat walaupun sudah jelas melanggar konstitusi dan aturan hukum, masih saja diteruskan dan dibahas para elite pemimpin pada tingkat nasional, maka akibatnya yang terjadi adalah potensi “chaos” atau kekacauan. Tidak bisa dibayangkan bagaimana jika ada diantara rakyat kita yang mengusulkan supaya masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang jadi Presiden seumur hidup? Atau jika ada rakyat yang mengusulkan agar Jokowi dijadikan “Raja di Indonesia” dan mengubah bentuk negara Kita menjadi “Kerajaan”?
Atau jika ada rakyat yang mengusulkan agar Presiden Indonesia untuk seterusnya dijabat turun temurun dari Jokowi kepada anaknya, kemudian menantunya dan selanjutnya kepada cucu dan cicitnya sampai akhir zaman? Apakah semua usulan rakyat yang absurd dan inskonstitusional ini juga akan digulirkan dan disalurkan oleh para Menteri dan para Ketua Umum Partai Politik hingga menjadi polemik nasional?
Saya dan siapapun boleh saja menjadi pendukung Presiden Jokowi, tapi harus tetap mendukung secara rasional jangan sampai jadi irasional. Seperti yang terjadi sekarang ini dengan potensi menjerumuskan Jokowi agar menjadi pelaku kejahatan terhadap demokrasi dan pelanggaran konstitusi. Jika Jokowi melakukan hal yang baik dan benar untuk bangsa dan negara perlu kita dukung, tapi jika Jokowi berpotensi melenceng atau “off side”, maka Ia perlu Kita tegur dan ingatkan.
