Tetapi, ketum parpol semakin nekat. Dikabarkan, Airlangga membujuk Surya Paloh, Nasdem, dukung penundaan pemilu. Padahal Surya Paloh secara tegas sudah menolak. Siapa tahu akan goyah?
Luhut turun tangan. Mungkin karena panik dan kalap juga. Awalnya bilang tidak tahu-menahu wacana “kudeta konstitusi” penundaan pemilu. Sekarang mulai agresif, sangat agresif, menjadi garda terdepan menyuarakan penundaan pemilu. Alasan pembenaran dipropagandakan.
Blunder. Panik dan kalap membuat alasan mengada-ada. Bahkan menjadi ejekan masyarakat. Big data menjadi big ‘liar’. Klaim penundaan pemilu kemauan masyarakat langsung dibantah Drone Emprit dan lembaga survei lainnya, yang menyatakan mayoritas masyarakat menolak penundaan pemilu. kredibilitas terpuruk!
Namun demikian, lobby kepada ketum parpol mungkin masih akan berjalan terus. Bahkan bisa bertambah intens. Semua kekuatan dikerahkan, all-out sampai berhasil. Untuk itu, masyarakat harus waspada. Tidak boleh lengah sampai 2024.
Blunder kedua, terkait ibu kota negara yang bermasalah. UU dibahas dan disahkan super cepat, terkesan sembunyi-sembunyi, melanggar konstitusi sehingga menuai gugatan masyarakat. Konsep otorita melanggar kedaulatan daerah, merebut tanah milik daerah menjadi milik otorita, milik pemerintah pusat: aneksasi.
Tidak ada satu orang yang cukup normal bisa mengerti pemindahan ibu kota yang penuh metamistik ini. Softbank juga tidak mengerti, tidak tertarik terlibat di Nusantara. Mungkin juga marah dijadikan bahan marketing dan pencitraan terus.
Akhirnya, terbongkar juga. Pemindahan ibu kota ternyata masalah proyek. KPK mengatakan ada bagi-bagi kapling. Kemudian, petinggi konglomerat ditunjuk sebagai nakhoda Nusantara. Dia berasal dari group Sinar Mas. Konglomerat yang sangat dekat dengan kekuasaan. Isunya bahkan sudah “menguasai” penguasa, apa benar? Makanya, kasus kebakaran hutan selesai dengan “damai”? Dan investasi ke beberapa perusahaan startups anak presiden Jokowi juga sangat lancar?
