Sejarah akan mencatat bahwa Indonesia pernah punya Ibu Kota di Jakarta. Lalu pindah ke Kalimantan “di era Jokowi”. Sekali lagi “di era Jokowi”. Sejarah ini akan diingat dan dikenang oleh anak bangsa di masa depan. Dengan catatan, perpindahan ini jadi dan sukses. Jika gagal, masyarakat akan memaklumi. Ah, itu mah biasa. Toh Jokowi selama ini juga sering gagal. Mobil Esemka gagal, biasa aja. Banyak janji yang tak terealisasi, biasa saja. Tak ada yang mengejutkan. Dan masyarakat mamaklumi dan memaafkannya. Tetap memberi Jokowi kesempatan untuk jadi presiden kedua kali. Ini bukti betapa masyarakat Indonesia adalah pemaaf. Pemaaf atau lupa? Entahlah. Jangan bilang dungu. Awas! Itu kata-kata yang gak bagus. Biar jadi hak paten Rocky Gerung saja. Jangan ikut-ikutan. Gak elok.
Kalau ada yang khawatir bagaimana nasib gedung DPR-MPR yang ada di Jakarta, gedung-gedung pemerintahan, istana, dan lain-lain, hemat saya itu orang terlalu serius. Tinggal sewakan saja gedung-gedung itu, beres! Buat studio film atau arena teater. Tidakkah selama ini banyak anggota legislatif yang pandai bermain drama di gedung DPR? Cocok untuk pentas teatrikal.
Ketiga, banyak pihak mengkaitkan perpindahan ini sebagai bagian dari manuver untuk 2024. Maksudnya? Untuk mendegradasi Anies Baswedan yang namanya sedang digaungkan rakyat menjadi presiden masa depan. Seolah ingin mengesankan bahwa Anies gagal mengurus Ibu Kota. Karena itu, Ibu Kota dipindah. Oh ya? Ada-ada aja anda ini. Terlalu jauh tafsirnya. Tapi, kalau toh iya, emang rakyat Indonesia sepicik itu bisa dikelabui? Tentu tidak!
Keempat, banyak pihak bertanya: siapa pemilik lahan terbesar di Kalimantan, tempat dimana Ibu Kota akan dipindah? Emang ada hubungannya? Ini yang lagi jadi perbincangan publik. Belum lagi pihak mana yang akan mendapatkan proyek-proyek pembangunan di Ibu Kota baru itu. Silahkan direnungkan! (sumber)
Penulis: Dr. Tony Rosyid, Pemerhati Kebijakan Publik
Jakarta, 22/8/2019 (*)
