Kontestasi Pilkada DKI 2017 sampai saat ini belum berakhir, bahkan mungkin tidak akan pernah berakhir. Para pendukung Ahok-Djarot terutama para cukongnya, hingga kini belum bisa move on dan tetap mencari berbagai cara agar pemerintahan Anies-Sandi tidak berjalan sukses. Kalau perlu seperti “ramalan” tarot tadi, keduanya harus turun di tengah jalan.
Anies-Sandi adalah ancaman serius sebuah status quo yang selama ini dinikmati oleh kelompok oligarki. Kemenangan pasangan yang didukung oleh kelompok masyarakat madani dan umat ini, membuat skenario penumpukan kekayaan dan kekuasaan di tangan mereka menjadi berantakan. Wajar jika mereka marah tak ada habis-habisnya.
Apa saja skenario dan cara yang akan ditempuh kelompok-kelompok penentang Anies-Sandi ini?
Setidaknya ada empat skenario/cara yang bisa dilakukan. Pertama, menjegal berbagai program Anies-Sandi melalui pemerintah pusat. Kedua, melalui internal Pemprov. Ketiga, melalui proses politik di DPRD. Keempat melalui jalur hukum.
Penuh Ranjau dan Bom Waktu
Skenario pertama sudah berjalan. Salah satu janji kampanye Anies-Sandi adalah menghentikan proses reklamasi Pantai Utara Jakarta. Badan Pertanahan Nasional sudah menerbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk Pulau C dan Pulau D. Penyerahan sertifikat HPL bahkan langsung dilakukan oleh Presiden Jokowi.
