Kalau pasalnya soal penipuan, seharusnya yang mengadu kepolisi adalah Prabowo. Sebab akibat pengakuan bohong Ratna yang menjadi korban dan sangat dirugikan adalah Prabowo. Dia sampai harus menggelar jumpa pers mengakui bersalah tidak melakukan cek dan ricek menanggapi pengakuan Ratna.
Sejumlah aktivis juga merasa ditipu Ratna sempat mengadukannya ke polisi. Namun sampai sekarang laporan tersebut tidak diproses. Ketika Ratna mengaku dipukuli, ratusan aktivis dipimpin oleh Hariman Siregar menggalang dukungan dan meminta polisi mengungkap kasus tersebut. Belakangan baru menyadari, seperti halnya Prabowo, mereka adalah korban penipuan Ratna.
Adu kuat labeling dengan fakta
Dengan bisa ditebaknya jalannya persidangan, sebenarnya kita tinggal menikmati adu kuat perang opini antara pendukung paslon 01 dan 02.
Pendukung paslon 01 akan mengamplifikasi persidangan Ratna, bahwa paslon 02 adalah Raja Hoax. Sebaliknya pendukung paslon 02 harus bisa membantah dan membuktikan sebaliknya.
Sudah sejak lama kubu paslon 01 menerapkan strategi membangun persepsi publik bahwa paslon 02 adalah Raja Hoax. Seperti kata mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli kubu paslon 01 sudah punya standard operating procedure (SOP) soal ini.
Pertama, modal utamanya adalah ngotot. Meskipun tidak punya dan tidak didukung dengan data, harus tetap ngotot. Apapun risikonya.
Kedua, harus dimintakan apa saja data-data, dan fakta di lapangan dari mereka yang tidak mendukung Jokowi tersebut
Ketiga, kalo dijawab dengan diberikan data-data dan fakta yang merugikan Jokowi, maka data tersebut harus dibilang hoax. Jangan keluarkan kata apapun dalam menghadapi data-data dan fakta lapangan, kecuali cepat-cepat bilang HOAX
Keempat, kalo ngotot tidak kuat. Minta data-data dan fakta lapangan juga tidak kuat. Setelah itu dibilang HOAX juga tidak kuat, maka langkah selanjutnya adalah laporkan saja ke polisi.
