Sebagai imbalan, sejumlah perwira tinggi Polri mendapat jabatan sipil pada masa pemerintahan Jokowi. Ada Menteri PAN & RB Komjen Pol Sjafruddin, kepala BIN Jenderal Pol Budi Gunawan, Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius, Kepala BNN Komjen Heru Budi Winarko.
Selain ada Dirut Bulog Komjen Pol Budi Waseso, Dirjen Imigrasi Irjen Pol Ronny F Sompie, Dirjen Perhubungan Darat Irjen Pol Pudji Hartanto Iskandar, Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Irjen Pol Syahrul Mamma dan Komisioner KPK Irjen Pol Basaria Panjaitan.
Strategi Jokowi ini sudah diendus oleh sejumlah penggiat hak-hak sipil di dalam dan luar negeri. Dia terbukti menggunakan berbagai cara dan sumber daya di pemerintahan untuk mempertahankan kekuasaan. Hampir semua kebijakannya bermuara pada kepentingan elektabiltas. All about electability.
Tim Lindsey dari Universitas Melbourne sudah sejak tahun 2017 menengarai adanya pola penggunaan instrumen pemerintahan untuk menekan lawan politik dengan tuduhan palsu. Praktik politik semacam itu disebutnya sebagai Neo Orde Baru ( Neo New Order )
Tom Power dari Australian National University menilai pemerintahan Jokowi anti demokrasi dan telah berubah menjadi otoriter. Jokowi melanggar norma-norma demokrasi, politisasi hukum, melakukan sandera politik terhadap kepala daerah dan lawan-lawan politiknya, serta intimidasi gerakan politik akar rumput seperti #2019GantiPresiden.
Hampir dapat dipastikan langkah Jokowi memberi peluang militer kembali masuk ke jabatan sipil, akan mendapat penentangan yang luas dari koalisi masyarakat sipil dalam dan luar negeri.
Namun seperti biasa para pejabat di lingkar dekat Jokowi memgabaikannya. Menko Maritim Luhut Panjaitan malah mempertanyakan siapa yang keberatan? Menurutnya kebijakan tersebut dilakukan setelah melakukan berbagai kajian dan kebutuhan yang ada.
Inilah dilema Jokowi. Disatu sisi dia berharap dapat menggerakkan mesin politik TNI untuk memenangkan pilpres. Namun disisi lain dia juga menghadapi penentangan yang keras dari koalisi masyarakat sipil dalam dan luar negeri. Mereka menilai kebijakan Jokowi merupakan pengkhianatan atas reformasi dan membahayakan proses demokrasi.
Dalam kondisi seperti ini ada baiknya Jokowi mengingat kata-kata bijak yang pernah disampaikan oleh Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur). “Tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian.”
Gitu aja kok repot! (*)
BEST SELLER PEKAN INI, INGIN PESAN? SILAHKAN KLIK LINK INI :
https://m.eramuslim.com/resensi-buku/resensi-buku-diponegoro-1825-pre-order-sgera-pesan.htm
