Dia mengaku mengoperasikan akun-akun palsu. Kebanyakan menggunakan avatar wanita cantik yang dicomot dari internet.
Alex diberi tahu bahwa tugasnya adalah berperang dengan menggunakan berbagai cara, termasuk hoax, dan adu domba.
“Ketika Anda berperang, Anda menggunakan apa pun yang tersedia untuk menyerang lawan,” kata Alex. ”Tetapi kadang-kadang saya merasa jijik dengan diri saya sendiri.”
Setiap anggota Buzzer ujar Alex, diwajibkan memiliki 5 akun facebook, 5 akun twitter, dan 1 akun Instagram.
Jumlah buzzer ini semakin membesar pada Pilpres 2019. Tugas mereka seperti belakangan banyak disoroti adalah menyebar disinformasi, adu domba, memecah belah publik, menghajar dan mengintimidasi lawan Jokowi.
Pada Pilpres 2019 mereka sukses menyebarkan isu bahwa Prabowo-Sandi didukung oleh kelompok Islam radikal. Bila terpilih Prabowo akan mendirikan khilafah dan menegakkan syariat Islam.
Isu itu kembali mereka hembuskan untuk menggembosi aksi mahasiswa 2019. Namun gagal.
Tempo dalam edisi 28 September menyoroti dengan keras keberadaan para buzzer pemerintah yang disebut sebagai para pendengung.
Dengan judul : SAATNYA MENERTIBKAN BUZZER, Tempo mengingatkan Jokowi harus mengendalikan pendengungnya, yang makin lama makin ngawur. Berpotensi merusak demokrasi.
“Tingkah buzzer pendukung Presiden Joko Widodo makin lama makin membahayakan demokrasi di negeri ini. Berbagai kabar bohong mereka sebarkan dan gaungkan di media sosial untuk mempengaruhi opini dan sikap publik. Para pendengung menjadi bagian dari kepentingan politik jangka pendek: mengamankan kebijakan pemerintah,” tulis Tempo.
Kasus terbaru yang banyak disoroti oleh media adalah ulah buzzer pemerintah yang menuding mobil ambulans milik Pemprov DKI dan PMI menjadi penyuplai batu dan bensin bagi para pengunjukrasa.
Pemerintah termasuk polisi terkesan sangat melindungi mereka. Beberapa orang diantaranya berkali-kali dilaporkan ke polisi. Baik atas dasar pencemaran nama baik, fitnah, maupun kabar bohong. Namun semuanya tidak diproses.
Kasus terbaru adalah Denny Siregar buzzer top pemerintah yang diadukan karena unggahannya soal mobil ambulans penyuplai batu. Namun laporan pengaduan itu ditolak polisi.
Kepala Staf Presiden Moeldoko mengaku sudah pernah bertemu sejumlah figur buzzer yang berpengaruh, dan setuju untuk ditertibkan. Namun dia berkelit sulit mengendalikannya. Mereka tidak dalam satu komando. Tidak dalam satu kendali.
