Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Syahrial bahkan menyebut Prabowo seorang pahlawan. Dia menyelamatkan aset tersebut saat terjadi krisis moneter.
Kompas.com memaparkan fakta dilahan seluas 97.000 hektar itu juga sudah dibangun sejumlah infrastruktur oleh pemerintah berupa bandara, gedung perkantoran dan markas batalyon militer. Namun pajaknya lebih dari Rp 1 miliar tetap dibayar oleh perusahaan Prabowo.
Bantahan berikutnya adalah pengakuan Jokowi pergi tengah malam hanya berdua sopir, tanpa pengawalan mengunjungi kampung nelayan Tambak Lorok, Semarang.
Komandan Pasukan Pengamanan Presiden Mayjen TNI Maruli Simanjuntak membantah Jokowi pergi tanpa pengawalan. Hal itu jelas melanggar prosedur tetap (protap) pengamanan seorang presiden.
Maruli mengaku dia yang menjadi sopir Jokowi. Sementara Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menjelaskan sejumlah anggota Paspampres disebar dan “ditanam” di sejumlah titik. Tujuannya untuk memastikan keselamatan presiden.
Pergeseran suara undecided voters
Banyaknya ketidak-akuratan data, overclaim, dan serangan pribadi yang dilakukan Jokowi kepada Prabowo diperkirakan akan menggerus elektabilitasnya. Selain itu yang sangat berbahaya adanya pergeseran suara mereka yang belum menentukan pilihan ( undecided voters ).
Elektabilitas Jokowi terancam ketika pemilih yang militansinya rendah ( soft voters ) menjadi golput atau berpindah memilih Prabowo.
Kalangan undecided voters sebagian besar adalah kalangan menengah ke atas yang sangat terpapar oleh informasi. Mereka sangat independen dan bersikap wait and see.
Pemilih dalam kelompok ini secara serius mengamati program kerja apa yang ditawarkan kandidat, dan juga jalannya perdebatan, serta pemberitaan media dan perbincangan di media sosial.
Dengan selisih elektabilitas sangat tipis 5-9% dan yang belum menentukan pilihan sekitar 16%, pergeseran suara pemilih mengambang ini menjadi kunci siapa yang akan memenangkan pilpres.
Media yang selama ini sangat berpihak, atau terpaksa berpihak, mulai berani secara terbuka memaparkan fakta yang berbeda dengan klaim Jokowi. Sangat terasa telah terjadi pergeseran arah kebijakan redaksi.