Itu semua hanya dalih untuk menutupi fakta bahwa publikasi survei digunakan untuk menggiring opini publik. Memperkuat keyakinan Inkumben dan para pendukungnya, sekaligus melemahkan semangat dan daya juang oposisi.
Polemik antara peneliti senior Litbang Kompas Bambang Setiawan dengan Denny JA membongkar fakta yang disembunyikan. Denny seperti disebut oleh Bambang menyembunyikan “angsa hitam.” Menggelembungkan elektabilitas Jokowi.
Bisa dibayangkan kalau Litbang Kompas yang selama ini diidentifikasi berada di barisan pendukung inkumben pun mempertanyakan kelakuan lancung Denny JA. Apalagi publik secara luas.
Dengan perilaku lancung lembaga survei istana ini, sangat wajar bila publik tidak meyakini hasil QC. Mereka mencurigai ada konspirasi mencurangi hasil pilpres. Ini adalah bisnis kotor kartel survei.
Lembaga survei istana mematok angka kemenangan. Hasil penghitungan suara KPU tinggal disesuaikan. Apa boleh buat, keyakinan itu begitu kuat dibenak publik.
Independensi dan integritas KPU menjadi taruhannya. Namun melihat proses pemilihan para komisioner KPU yang melibatkan DPR, sulit berharap mereka independen.
Partai politik di DPR sangat berkepentingan menempatkan orang-orangnya di KPU. Dan saat ini komposisi DPR dikuasai oleh parpol pendukung inkumben.
Sebagai sebuah metode ilmiah dengan basis statistik, QC harusnya sangat akurat. Margin errornya plus minus 1 persen. Kalau proses dan tahapannya benar hasil real count KPU tidak akan jauh berbeda.
Dugaan adanya proses kecurangan yang terencana, terstruktur dan masif makin kuat, ketika sedang berlangsung QC, handphone- tokoh penting pendukung Prabowo yang bertanggung jawab atas penghitungan suara mendapat serangan robo call.
Hp mereka tak dapat digunakan karena mendapat telefon terus menerus, dengan jeda tak sampai satu menit dari nomor-nomor luar negeri. Kebanyakan nomor iru berasal dari negara di Amerika Selatan.
Telefon-telefon tersebut berasal dari robot mesin terhadap nomor-nomor yang telah menjadi target.
