Untuk memenangkan Perang Total itu semua amunisi mereka tembakkan, termasuk masalah kepemilikan lahan Pabowo. “Minggu lalu, di Hotel Kartika, Pak Jokowi mengatakan, sampai akhir Maret, gaspol terus tentang lahan Prabowo,” ujar Andi.
Menurut Andi kepemilikan lahan Prabowo di Kaltim dan Aceh seluas 344 ribu hektare, merupakan 50 persen permainan kubunya. “Narasinya sederhana, Pak Prabowo pernah mengeluh 1 persen orang di Indonesia menguasai 90 persen kekayaan, ternyata dia lah 1 persen itu,” ujar Andi.
Andi juga menyebut bahwa perusahaan Prabowo di Aceh belum membayar dana reboisasi sebesar Rp 120 miliar.
Narasi yang dibangun sangat jelas. Menjadikan Prabowo sebagai orang kaya yang jahat. Pada saat bersamaan berteriak membela rakyat kecil.
Jika kita mengamati media sosial, operasi ini sudah berjalan massif. Sejumlah buzzer utama Jokowi diketahui memang dioperasikan dan berhubungan dengan Cakra-19. Mereka sangat aktif menggoreng isu lahan ini.
Akun @Yusuf_dumdum mencuit soal kepemilikan lahan Prabowo sambil melampirkan foto Prabowo sedang berjalan di lahan peternakannnya bersama Pemred Harian Kompas Ninuk Pambudy. Dia menjuluki Prabowo sebagai tuan tanah.
Akun pemimpin Majalah Tempo Gunawan Moehammad @gm_gm menampilkan grafis kepemilikan tanah milik para pendukung dan orang dekat Jokowi. Mereka antara lain Luhut Panjaitan, Surya Paloh, Oesman Sapta, Harry Tanoe dan kakak beradik Erick Thohir dan Boy Thohir.
Logika yang dibangun oleh para pendukung Jokowi ini memang banyak yang membingungkan dan sulit dicerna oleh akal sehat. Bagaimana mungkin mereka menutup mata terhadap ribuan bahkan jutaan hektar kepemilikan tanah milik orang dekat Jokowi. Namun mempersoalkan kepemilikan tanah Prabowo.
Apalagi kalau kita menggunakan logika Gunawan Moehammad, bahwa mereka berbeda dengan Prabowo karena tidak mencalonkan diri sebagai presiden. Artinya kita boleh bebas memiliki tanah sebesar apapun tanpa khawatir diungkit dan diserang, selama tidak mencalonkan diri sebagai presiden dan menjadi lawan Jokowi.
Sejauh ini Prabowo sudah menyatakan secara terbuka bersedia menyerahkan tanahnya bila negara menghendaki. Tanah itu seperti dikatakan Wapres Jusuf Kalla diperoleh secara sah dan dibayar dengan dana tunai sebesar USD 150 juta.