Mau dicari-cari dan dicocok-cocokkan, bahkan kalau dalam bahasa Jawa “diotak-atik gathuk” (dipaksakan untuk cocok) juga tidak akan nyambung. Lain halnya bila yang hadir Menteri PU dan Perumahan Rakyat, atau setidaknya Menko Perekonomian.
Bila melihat sepak terjang dan perjalanan karir Luhut di pemerintahan Jokowi, hadirnya Luhut di Meikarta bisa dipahami dari beberapa sudut pandang dan kepentingan.
Pertama, kehadiran Luhut menegaskan dukungan pemerintahan Jokowi terhadap proyek Meikarta. Ini merupakan isyarat dan pesan yang sangat jelas dan terang benderang bagi Pemprov Jabar, dalam hal ini Wagub Deddy Mizwar (Demiz) yang selama ini mempermasalahkan proses pembangunan Meikarta.
Sebelumnya Mendagri Tjahjo Kumolo pada sebuah kesempatan juga sempat menyindir Demiz. Karena dinilai menghambat program investasi yang sangat diagung-agungkan oleh pemerintah.
Presiden Jokowi sejauh ini belum pernah menyampaikan pernyataan apapun soal sengkarut Meikarta. Namun bila keadaan memaksa, kemungkinan besar Presiden Jokowi juga akan angkat bicara, seperti pada kasus reklamasi. Kedatangan Luhut tidak bisa diragukan lagi sebagai pertanda bahwa dia hadir ‘on behalf of Presiden’.
Sebagai orang kepercayaan Jokowi, Luhut dikenal sebagai ‘troubleshooter’ yang tidak segan untuk pasang badan ketika muncul persoalan yang berkaitan dengan kepentingan politik pemerintah. ‘Tour of duty’-nya di kabinet, makin menunjukkan bahwa Jokowi sangat mengandalkan, bahkan bergantung kepadanya.
Luhut memulai debutnya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), kemudian bergeser menjadi Menko Polhukam, dan terakhir menjadi Menko Maritim. Ketika menjadi Menko Maritim Luhut juga sempat menjabat sebagai Menteri ESDM ketika ribut-ribut kewarganegaraan Arcandra Tahar yang dicalonkan sebagai menteri ESDM.
