Sangat cepat dan tegas bertindak atas berbagai tuduhan ujaran kebencian dan pelanggaran UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE) terhadap para pendukung paslon 02. Sebaliknya berbagai laporan ujaran kebencian para pendukung paslon 01 banyak yang tidak diproses.
Mengatasi kecurigaan itu Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah mengeluarkan telegram rahasia (TR) berupa Surat Edaran (SE) netralitas Polri. Dalam SE tersebut anggota Polri dilarang melakukan aktivitas apapun yang dapat menimbulkan kesan maupun dugaan Polri berpihak pada salah satu paslon.
Larangan itu sangat detil. Sampai hal yang sangat kecil seperti mengacungkan jari telunjuk, jari jempol ataupun jari membentuk simbol huruf V. Semua dilarang.
Apakah SE Kapolri itu serius atau hanya lips service?. Pertanyaan itu sangat penting dan serius. Apalagi dengan munculnya “bukti hidup” berupa pengakuan Kapolsek Pasir Wangi.
Kalau serius mengapa tidak diindahkan oleh aparat kepolisian di level bawah? Apakah ada kekuatan lain yang lebih tinggi, lebih besar yang menggerakkan.
Siapa orang atau lembaga yang lebih besar dan lebih kuat dibandingkan Kapolri itu? Kekuatan yang bisa masuk dan memutus rantai komando Kapolri.
Para Kapolres sampai berani mengabaikan perintah pimpinan tertinggi Polri bukanlah perilaku yang lazim. Polri adalah lembaga sipil dengan tradisi militer. Ada hirarki. Rentang komando sangat jelas. Melawan perintah atasan adalah tindak sub ordinasi. Hukumannya sangat berat.
Soal ini harus dibikin terang benderang. Kapolri harus menjelaskan kepada publik apa sebenarnya yang sedang terjadi? Benarkah ada intervensi dari luar. Intervensi yang tidak bisa dia cegah.
Jokowi baik sebagai presiden yang membawahi institusi Polri, maupun paslon yang diduga diuntungkan juga harus memberikan penjelasan.
Jika tidak ingin dituduh melakukan kecurangan, menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan, memanfaatkan lembaga pemerintah untuk kepentingan melanggengkan jabatan, Jokowi harus berani secara tegas mengeluarkan instruksi. Larang seluruh anggota Polri terlibat dalam kegiatan/aktivitas yang bisa menciderai demokrasi.
Bisa dan maukah Jokowi melakukan hal itu? Bisa dan maukah Jokowi membuktikan bahwa benar dia adalah seorang presiden yang punya kewenangan dan berkuasa penuh? Bisa dan maukah dia memerintahkan Polri untuk netral? Atau ada kekuatan lain yang lebih tinggi dan lebih besar dibanding kedudukannya sebagai presiden?
Menang secara curang, bukanlah sikap terhormat seorang kesatria. Menang dengan melakukan segala cara, halal haram hantam, bukan sikap priyayi Jawa yang pantas diajeni. Ada baiknya dalam situasi seperti saat ini kita mengenang pitutur para leluhur. Seperti pernah diingatkan Prabu Joyo Boyo :
Polahe wong Jawa kaya gabah diinteri
Endi sing bener endi sing sejati
Para tapa padha ora wani
Padha wedi ngajarake piwulang adi
Salah-salah anemani pati
Pancen wolak-waliking jaman
