Karena itu sejak awal para Bapak Pendiri Bangsa, founding fathers sangat mementingkan azas keterwakilan etnis, agama dan golongan. Hal itu tercermin dari bunyi UUD 45. Prinsip pemenang mengambil semua the winner take all sangat berbahaya. Bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa yang dengan susah payah kita bangun.
Kecurangan Yang Terencana
Kalau kita mau melihat dengan kacamata yang jernih. Mengesampingkan kepentingan pribadi dan kelompok. Kita pasti bisa melihat dengan kasat mata, pemilu kali ini sejak awal sudah didesain secara curang.
Apapun caranya, Jokowi harus menang. Kelangsungan jabatan Jokowi sangat penting untuk menjaga kepentingan bisnis dan politik para oligarki.
Kelompok oligarki alias deep state, negara dalam negara inilah yang selama ini mengendalikan Jokowi. Mereka sangat khawatir bila Prabowo menjadi presiden, semua kong-kalikong, hanky panky yang selama ini berjalan mulus di balik layar, dibongkar habis.
Karena itu skenario yang dirancang sejak awal sudah sangat jelas : Prabowo tidak boleh menjadi presiden!
Secara garis besar skenario mengalahkan Prabowo terbagi dua:
Pertama, pembunuhan karakter terhadap Prabowo. Isu lama didaur ulang. Mulai dari pelanggaran HAM, penculikan aktivis, pemarah dll. Yang terbaru adalah isu Prabowo didukung oleh kelompok Islam radikal dan akan mendirikan khilafah bila terpilih menjadi presiden.
Isu daur ulang dengan mudah dimentahkan. Namun isu Islam radikal dan khilafah tampaknya cukup berhasil menakut-nakuti non muslim, Islam moderat dan abangan.
Data exit polls menunjukkan kelompok non muslim dan mayoritas etnis Cina, suaranya solid mendukung Jokowi. Sedang muslim moderat, termasuk NU suaranya juga solid ke Jokowi. Untuk kalangan NU, selain faktor Ma’ruf Amin, isu khilafah dan larangan tahlil jika Prabowo terpilih cukup efektif.
Kedua, kecurangan. Faktor ini sudah dirancang jauh hari sebelumnya. Mulai dari DPT invalid sebanyak 31 juta dan kemudian menyusut menjadi 17,5 juta, sampai pengerahan aparat keamanan, birokrasi, penggelontoran dana bansos, dan dana-dana CSR dari BUMN.
Para pengusaha juga dikerahkan untuk mengarahkan dan mengintimidasi para karyawannya agar memilih Jokowi.
Kecurangan ini mendapat sentuhan akhir pada saat menjelang, pada hari pemilihan, dan pada proses perhitungan suara.
