Peran yang paling menonjol dari lembaga survei justru menjadi tim sukses. Tugas utamanya mempengaruhi opini publik.
Dengan memiliki “koleksi” puluhan lembaga survei, istana sejauh ini berhasil membangun dan mendesakkan opini publik tentang citra pribadi dan keberhasilan pembangunan pemerintahan Jokowi. Dominasi publik opini kian perkasa karena istana juga menguasai dan mengkooptasi sepenuhnya media massa arus utama.
Setidaknya ada enam tugas lembaga survei di Indonesia :
Pertama, membentuk opini pemerintahan Jokowi sangat berhasil dan disukai publik. Salah satu indikatornya adalah kepuasan publik atas kinerja pemerintah. Di AS, hal ini disebut sebagai approval rating.
Kedua, membombardir publik dengan berbagai hasil survei yang menunjukkan tingkat elektabilitas Jokowi sangat tinggi. Tujuannya untuk mempengaruhi keputusan pimpinan parpol dan membuat solid dukungan terhadap Jokowi.
Pada pilpres kali ini para pimpinan parpol berebut menjadi partai yang paling awal mendukung Jokowi. Mereka silau karena elektabilitasnya sangat tinggi. Sementara pada Pilpres 2014 mereka berhasil memaksa Ketua Umum PDIP Megawati memberikan mandatnya kepada Jokowi.
Ketiga, membangun tingkat kepercayaan diri ( level of confidence ) Jokowi dan para pendukungnya bahwa elektabilitasnya sangat tinggi dan tidak mungkin dikalahkan.
Keempat, mempengaruhi psikologi lawan politik dan para pendukungnya bahwa mereka tidak mungkin memenangkan persaingan melawan Jokowi.
Kelima, mempengaruhi pemilih yang belum memutuskan ( undecided voters ). Dalam teori pemasaran politik dikenal bandwagon effect. Publik cenderung akan ikut pemilih terbanyak. Efek ikut-ikutan.
Keenam, memberi justifikasi kecurangan. Karena angka-angka elektabilitas telah disesuaikan dengan target kemenangan yang sudah dipatok.
Lembaga-lembaga survei itu dengan leluasa membentuk opini publik karena berlindung di balik sikap independen dan justifikasi ilmiah.
Mereka tidak pernah membuka diri kepada publik, untuk siapa mereka bekerja dan dari mana dana mereka peroleh, bagaimana metodologinya dll
Seharusnya ketika mempublikasikan hasil surveinya harus dibuka untuk siapa mereka bekerja dan dari mana dananya. Praktik ini sudah dilakukan oleh Polmark Indonesia.
Pada pemilu kali ini mereka mengumumkan bahwa survei yang dilakukan bekerjasama dengan Partai Amanat Nasional (PAN).
Ada empat langkah pertanggungjawaban publik yang diusulkan oleh CEO Polmark Indonesia Eep Saefulloh Fatah sehingga hasil sebuah survei bisa lebih dipertanggungjawabkan.
Pertama, mengumumkan secara terbuka dengan siapa/pihak mana survei dikerjasamakan.
Kedua, mengumumkan informasi-informasi yang mendasar tentang penyelenggaraan survei, baik meliputi metodologi dan teknis penyelenggaraan survei.
Ketiga, menyiapkan data mentah ( raw data ) untuk setiap bagian dari hasil survei yang dipublikasikan dan berkomitmen menyampaikannya kepada pihak yang berwenang (KPU dan Bawaslu) untuk tujuan pengujian data itu.
Keempat, menyiapkan salinan pembayaran pajak atas kerjasama survei yang dipublikasikan dan berkomitmen menyampaikan salinan tersebut manakala pihak yang berwenang memerlukan.
Dengan langkah transparansi semacam itu diharapkan tidak akan muncul lagi kecurigaan publik, atau serang menyerang antar-lembaga survei.
Serangan Denny JA atas publikasi survei Litbang Kompas mengingatkan kita kepada pepatah “ Buruk muka cermin dibelah.”
Agar hal itu tidak terjadi lagi, kita mengusulkan “Buruk Laku, Lembaga Survei Harus Dibedah.” [end/hersubenoarief.com]
BEST SELLER BUKU PEKAN INI, INGIN PESAN? SILAHKAN KLIK LINK INI : https://m.eramuslim.com/resensi-buku/resensi-buku-diponegoro-1825-pre-order-sgera-pesan.htm
