Jokowi memaafkan Pak JK atas komentarnya tentang Jokowi sebelum diajak sebagai Wapresnya Jokowi. Muchtar Ngabalin “merendahkan” Jokowi dan memuji Prabowo, dimaafkan Jokowi lantas masuk Istana dan menunduk didepan Jokowi.
Keempat, peran MA nantinya sebagai Wapres tidak jauh dengan posisi JK sebagai Wapres saat ini. Apalagi MA tidak ada basis partai (walaupun dulu pernah di PPP dan PKB). Lebih banyak Presiden Jokowi yang bergerak dan mengendalikan bersama think-tank di depan maupun dibelakang panggung Istana.
Bagi MA mungkin itu bukan soal. Tapi bagi rakyat Indonesia merupakan persoalan kepemimpinan yang nantinya akan dapat “mendegradasi” lembaga Wakil Presiden dan dicap sebagai ban serap.
Gaya ini juga sebenarnya sudah dicontohkan SBY pada periode kedua mengangkat Budiono sebagai Wapres yang sangat patuh dan hormat pada SBY.
Kehadiran Erick Thohir, sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi, merupakan strategi Pak Jokowi dan partai pengusungnya, untuk mendekatkan Genia.
Langkah ini ditempuh karena Cawapres MA sang Gesia, tentu akan sulit dipasarkan di kalangan Genia. Sehingga perlu dicari figur Genia sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional. Tawaran ke Erick Thohir dan yang bersangkutan dengan senang hati menerimanya.
Erick Thohir adalah seorang pengusaha tulen yang bergerak dari bawah, dan dari keluarga pengusaha. Berteman baik dengan Sandiaga Uno, Cawapres Prabowo.
Sebagai pengusaha yang bukan politisi, ET memasuki dunia yang berbeda. Sekjen-Sekjen partai pengusung senang ET jadi Ketua, urusan amunisi pasti beres.
Mungkin itulah harapan mereka. Apakah sama dan sebangun dengan apa yang ada dalam fikiran ET, perjalanan waktu kampanye mendatang ini akan kita lihat dan dengar ceritanya.
ET harus mampu meyakinkan Genia, bahwa pemerintahan mendatang ini menempatkan Genia pada peran penting, bukan Gesia. Sebab pada Gesia sudah lewat masa depannya. Dan Genia yang menyongsong masa depan itu.
Bagi Pemerintah saat ini, Pak Jokowi harus melakukan langkah-langkah transparan dan akuntabel atas penyelenggaraan Kampanye Pilpres 2019.
Posisi ET sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional, yang baru saja selesai sebagai Ketua INASGOC 2018 dengan menggunakan dana puluhan triliun rentan untuk munculnya isyu-isyu terkait penggunaan “amunisi” untuk kampanye.
Pemerintah dapat meminta BPKP untuk mengaudit penggunaan dana AG 2018, bahkan juga dapat dilakukan oleh BPK. Karena menggunakan dana APBN maupun dana masyarakat dan CSR. Jika langkah ini dilakukan Pemerintah maupun DPR dengan menugaskan BPK, maka akan diperoleh data dan fakta yang sudah di varifikasi dan di validasi untuk mencegah berbagai fitnah dan tuduhan pada Pemerintah maupun ET.
Dari kubu PADI (Prabowo – Sandiaga Uno), dengan keputusan cepat menentukan pilihan Cawapres pada Sandiaga Uno, setelah dipastikan UAS tidak bersedia dicalonkan, memang mengejutkan banyak pihak.
Dalam deklarasinya, Prabowo menampilkan Genial di sekitar beliau yang merupakan petinggi partai pengusung PADI. Ada Hanafi Rais petinggi PAN (37 tahun), AHY petinggi Demokrat (40 tahun), Mardani Ali Sera petinggi PKS (50 tahun).
Mereka ini berada dalam Generasi yang berdekatan dengan Sandiaga Uno (49 tahun), dan menjadi daya tartik untuk mengajak Genial mendukung PADI.
