Di sini terlihat jelas Jokowi tidak memahami esensi dari pembatalan MA ini. Juga tidak memahami esensi dari masalah besar saat ini yang dihadapi kebanyakan warga. Singkatnya dengan bahasa milenial, “yang gatal di mana, yang digaruk di mana.”
Dalam masa PSBB (DKI mulai 10 April) faktanya rakyat bergerak sendiri-sendiri. Cari masker sendiri, cari makan sendiri, cari vitamin sendiri, cari solusi sendiri bayar kontrakan listrik dan sekolah anak. Bahkan relaksasi leasing cicilan motor masyarakat hanya menunda, tidak dihanguskan. Masyarakat terpaksa pinjam sana sini untuk bertahan hidup. Dapat dikatakan nanti saat Covid-19 berlalu, masyarakat miskin akan memulai harinya dengan utang segunung.
Sementara kini Jokowi ingin terlihat populis di mata masyarakat. Meski mengatakan pelonggaran PSBB masih dalam pertimbangan, faktanya pegawai usia 45 tahun ke bawah sudah boleh masuk dan transportasi publik boleh operasi lagi.
Cari popularitas tapi tidak tahu dampaknya. Sangat kelihatan bahwa paradigma yang digunakan Jokowi dalam menghadapi wabah Covid-19 ini adalah penyelamatan ekonomi (milik warga menengah-atas), bukan penyelamatan kesehatan masyarakat yang utama.
Ini semua terjadi karena negara tidak mau membiayai kebutuhan rakyat sepenuhnya seperti amanat UU Kedaruratan Kesehatan Nasional. Karena negara tidak punya uang? Tidak juga. Jika saja keuangan negara dijalankan dengan prinsip efisien dan prioritas negara pasti punya uang.
Sebagai contoh pemborosan adalah tingkat bunga yang ditawarkan negara pada kreditor asing yang di atas tingkat bunga yang lazim, bahakan jauh lebih tinggi dari Filipina.
Kesimpulan saya, awalnya ada rasa takut masyarakat pada corona. Tetapi kini sudah berubah jadi kemarahan umum. Kemarahan umum diekspresikan dengan ketidak pedulian pada pelaksanaan PSBB. Dan saya merasakan bahwa kemarahan umum ini akan tetap muncul pada saat dilakukan recovery ekonomi, dalam bentuk no trust, yang mana membuat Jokowi makin berat atau gagal total. (*end)
Penulis: Gde Siriana
