Rasa ketidakadilan ini kemudian membuat setiap orang merasa berhak menafsirkan dan bertindak sendiri-sendiri. Dengan demikian, dapat dikatakan rezim Jokowi sudah tidak punya wibawa di mata masyarakat.
Jika kita melihat ke belakang, dalam situasi normal saja Jokowi tidak mampu memobilisasi potensi-potensi dan sumber daya untuk bersama-sama bertekad mencapai target pembangunan ekonomi.
Buktinya adalah 16 paket kebijakan ekonomi Jokowi yang gagal total. Apalagi dalam situasi krisis seperti Covid-19 saat ini. Semakin jelas terlihat ketidakmampuan Jokowi memimpin negeri kepulauan dengan populasi terbanyak ke-4 di dunia.
Kebijakan yang diambil seringkali tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan prioritas anggaran. Kebijakan kartu pra kerja yang dianggap masyarakat berpotensi korupsi dan abuse of power tetap dijalankan, padahal di sisi lain ada kebutuhan lain yang lebih penting seperti tambahan honor untuk petugas kesehatan yang sudah menyabung nyawa di garis depan, kebutuhan APD petugas medis kebutuhan masker untuk masyarakat, kebutuhan sembako/pangan masyarakat. Idealnya sembako semua warga disupply pemerintah demi membatasi mobilitas masyarakat.
Akhirnya karena kekurangan anggaran justru pemerintah menaikkan lagi iuran Jamsostek yang sebelumnya telah dibatalkan MA. Padahal masyarakat sedang menunggu-nunggu kapan harga BBM diturunkan sepertidi negara lain.
