Sebelumnya untuk memadamkan gerakan perlawanan, penguasa mencoba menggunakan “bom nuklir” dengan tuduhan upaya makar. Upaya ini kandas. Sementara aktor aktor intelektual Aksi Akbar (Aksi Damai) umat islam 411 tahun 2016 utamanya Habib Rizik Syihab (HRS) “dikerjain” menjadi TSK chatting porno sehingga hijrah ke Makkah sampai sekarang. Dengan pertolongan Allah SWT, kondisi HRS yang sempat tersudut dan mencekam, kini alhamdullilah telah aman dan mampu menggerakkan Reuni Akbar 212.
Hingga saat ini tidak henti hentinya kami menerima laporan dari para ustad pendukung 212 yang notabene pendukung Paslon 02 Prabowo-Sandi bahwa rejeki mereka dihabisi. Tempat-tempat (masjid dan lain-lain) dimana para ustad ini biasa mengisi termasuk kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, BUMN/ BUMD seperti ada yang mengomando tiba-tiba menghentikan/menolak mereka. Dalam kepedihan dan tangisannya, mereka berdoa dan tetap Istiqomah. Insha Allah doa para terdholimi ini makbul. Allah SWT akan membukakan pintu rejeki halal yang lain, dan para penista ustad menerima hukuman yang setimpal.
Dugaan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) oleh penguasa ditengarai telah merambah ke semua lini kekuasaan dan menjadi sorotan kritis dari banyak kalangan, antara lain dari tulisan-tulisan rutin jurnalis senior Hersubeno Arief, dan Selamat Ginting (Republika) pada 12 Desember 2018. Demikian pula analisis Dr. Thomas Powell yang juga membahas penyalahgunaan polisi dan TNI untuk memenangkan Jokowi dalam Pilpres. Menurut dia, Presiden Jokowi telah menjadi atau mengarah sebagai penguasa otoriter.
Tetapi banyak para purnawirawan TNI dan polisi di kubu Prabowo yang percaya bahwa lebih banyak perwira dan prajurit yang sapta margais setia membela negara, bukan penguasa. Justru yang profesional itulah yang “mencatat atau mendata” penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan para pelakunya. Selain itu, menurut para purnawirawan senior TNI dan polisi di kubu Prabowo bahwa mereka yang masih aktip juga kecewa dan gelisah dengan promosi jabatan dan pangkat yang beraroma politis dan nepotisme.
Langkah-langkah kubu Jokowi yang tengah berkuasa ini ternyata kontra produktif sehingga menggerus elektabilitas Jokowi-Maruf Amin. Di sektor perikanan, kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti juga telah lama membuat nelayan gusar. Kebijakan impor tenaga kerja China telah membangkitkan kemarahan publik khususnya buruh. Demikian pula kebijakan impor pangan khususnya beras, ditengarai telah memicu kemarahan petani. Walhasil hampir semua kebijakan pemerintahan Jkw termasuk pengaturan jilbab untuk pegawai negeri sipil dan pengaturan dibukanya sektor usaha UKM untuk asing dinilai tidak pro-rakyat, sewenang-wenang dan kontra produktif.
Di tengah suasana yang serba babak belur dan kepanikan akan kalah, kebijakan pemerintah Jokowi justru semakin represif terhadap kubu lawannya. Para pejuang pro Prabowo masih saja dihadapkan dengan berbagai macam macam laporan rekayasa tuduhan atau fitnah hukum dan harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Mereka merasa diperlakukan tidak adil dan berat sebelah dalam urusan atau pelayanan hukum.
Sering merasa dikriminalisasi, yang selalu di bantah oleh pemerintah. Meski tidak terlihat nyata, umat juga merasakan adanya permainan intelijen, dan cabang kekuasaan lainnya. Misalnya, adanya keluhan bahwa permohonan izinnya dipersulit, atau tidak bisa diperpanjang atau pembatasan tayang dlsb. Sayangnya mereka yang berkeluh kesah ini belum bersedia membawa keluhannya ke ruang publik. Mereka selalu berharap perbaikan dan keadilan nanti setelah ada pergantian rezim.
