Apalagi Pertamina, siapa yang beli? Kecuali para taipan nasional mungkin mau. Karena selama ini memang banyak hidup di migas. Tapi melarikan uang mereka ke luar negeri secara ilegal. Tapi bahaya, kalian akan kena MLA. Uang kotor akan disapu.
Seharusnya Menteri BUMN tahu bahwa uang Pertamina itu sebenarnya banyak. Namun Menteri BUMN tidak mampu menjalankan manajemen yang baik di BUMN, yang transparan dan akuntable. Sehingga BUMN tidak jadi ajang bancakan oligarki, tidak jadi sasaran pemerasan oleh oligarki kekuasaan.
Menteri BUMN harus memberi tahu ke publik bahwa uang Pertamina banyak, tapi tak ada di tangan Pertamina. Menteri BUMN jangan berperilaku ibarat pepatah “gajah di pelupuk mata tak kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan”, uang Pertamina di kantong pemerintah tak bisa dilihat. Tapi mencari uang lain melalui IPO.
Uang Pertamina banyak, yakni dalam bentuk piutang kepada pemerintah. Menteri Keuangan tak mau membayar utang senilai Rp 140 triliun. Hanya mau memberikan pengakuan piutang. Tapi tak mau bayar sekarang. Karena fokus APBN konon untuk menyuntikan dana kepada bank dan korporasi yang bangkrut kena Covid-19.
Lah kok bisa? Bukankah Pertamina ini hajat hidup orang banyak? Mengapa tak jadi prioritas pemerintah untuk bayar utang ke Pertamina? Kan pemerintah tahu dan Menteri BUMN tahu bahwa Pertamina kesulitan cash flow dan terancam disita investor karena tak bisa bayar utang ke pasar keuangan.
Kalau memang sanggup jadi Menteri BUMN artinya harus sanggup menagih piutang Pertamina. Tugas besar, bos! (rmol)
Oleh: Salamuddin Daeng
