Oleh : Prof . Dr .H . Eggi Sudjana Sukarna . SH. M.Si .
Ketua Umum TPUA
Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti mengungkapkan big data seputar ekonomi dan politik, salah satunya isu penundaan pemilu. La Nyalla menyebut big data yang di klaim Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bohong.
Menurut La Nyalla, merujuk temuan Big data yang diungkap perusahaan analisis big data, Evello. Big data berjumlah 693.289 akun media sosial, seperti Twitter, Instagram, YouTube, dan Tiktok, yang terlibat dalam percakapan tentang isu penundaan pemilu.
La Nyalla mengatakan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan berbohong terkait klaim big data sebanyak 110 juta warga menginginkan penundaan pemilu 2024.
“Yang disampaikan saudara Luhut Binsar itu adalah bohong, ya. Saya hanya sampaikan itu saja,” kata La Nyalla dalam agenda ‘Public Ekpose DPD RI’ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4/2022).
Terpisah, Menurut analis media sosial Drone Emprit, Ismail Fahmi, big data jika ingin diartikan dengan gampang ialah jenis data besar yang penyimpanannya juga membutuhkan server yang besar. Jadi tidak bisa hanya disimpan di dalam satu laptop.
“Nah terus sekarang sumber data dari big data apa? Ada dari mesin sekarang itu internet of thing. Setelah diolah lalu disimpan. Nah, yang dari manusia itu banyak dari media sosial. Media sosial itu menjadi penyumbang terbesar dalam pertumbuhan data di dunia. YouTube itu kan video ada suaranya, percakapan kita di Twitter dan lain-lain semua itu sumber dari big data,” ujar Ismail.
Menurut Ismail Fahmi, Pengguna Twitter di Indonesia ada 18 juta, Facebook baru 140 juta, mengambil 110 juta data asumsinya mengambil semua media sosial dan digabungkan. Angka 110 juta data lebih dari 50% pengguna Facebook bicara soal penundaan pemilu, padahal Twitter lebih ramai bicara soal politik dari pada di Facebook paling tidak 50%. Data percakapan soal Pemilu di Twitter hanya 20 ribu sampai dengan 50 ribu.
