Nasi sudah jadi bubur. Di mata publik, Bawaslu dianggap telah basah kuyup terlibat dalam permainan. Adakah pengendali di belakang Bawaslu? Persepsi publik makin liar.
Dalam kasus ini, publik perlu lebih jernih dan obyektif. Mungkin bukan Bawaslu sebagai Badan, tapi oknumnya. Kalau sudah bicara oknum, lembaga atau organisasi apapun akan selamat. Yang menuduh juga selamat.
Begitu juga dengan KPU terkait carut marutnya DPT, kotak kardus, batalnya penyampaian visi-misi dan bocornya pertanyaan debat. Bukan KPU-nya, tapi oknumnya. Pokoknya bilang aja oknum, anda selamat.
Bawaslu dan KPU sebagai lembaga yang dititipin otoritas oleh rakyat untuk menjaga demokrasi dan menyaring calon pemimpin bangsa mesti diselamatkan dari orang-orang yang diduga jadi oknum ini. Supaya pilpres tidak ngawur!
Publik masih percaya, Bawaslu maupun KPUD di daerah masih memiliki idealisme dan menginginkan pilpres 2019 berjalan dengan jujur dan adil. So? Persepsi rakyat mesti diarahkan kepada oknum, bukan lembaga. Siapa oknumnya? Rakyat punya kebebasan menduga. Tapi, jangan sampai diucapkan dan muncul tuduhan nama. Anda kena delik. Hati-hati. Sekarang lagi musim delik.
Siapapun yang akan terpilih jadi presiden, asal pilpres jurdil, rakyat akan “legowo”. Jurdil artinya DPT bener, tak ada manipulasi surat suara, kotak suara dari kardus aman, RT, RW, lurah, bupati, gubernur dan semua aparat netral, KPU dan Bawaslu juga netral, asik to? Ah, isu terkait semua itu kan hoak. Hoak matamu! Bukti video, ceceran KTP dan DPT yang masih semerawut, kau bilang hoak? Jadi galak juga. Hoak adalah fakta yang berusaha dibantah dan disamarkan. Begitulah definisi hoak yang berkembang saat ini. Masuk akal juga!
Kasus pemanggilan Anies oleh Bawaslu akan berdampak besar dan panjang. Pertama, nama Anies semakin legitimed di mata rakyat. Kedua, gelombang simpati kepada Anies akan mengalirkan suara pemilih ke Prabowo-Sandi. Salam dua jari Anies dipahami publik sebagai simbol dukungan yang khas untuk Prabowo-Sandi. Ketiga, pemanggilan “hanya” kepada Anies oleh Bawaslu diartikan sebagai sikap tidak adil.
Ketidakadilan dan intervensi adalah dua kata yang akan melekat di pikiran rakyat pasca pemanggilan Anies. Ini blunder. Entah siapa aktor utama yang berada di belakang banyak peristiwa blunder. Atau itu peristiwa kebetulan saja. Oh ya? Ah, mana rakyat percaya.
Pemanggilan atas salam dua jari Anies oleh Bawaslu dengan tidak melakukan hal yang sama terhadap para kepala daerah yang lain bukan saja telah menodai Marwah demokrasi, tapi juga sekaligus akan mengancam elektabilitas Jokowi.
Jakarta, 12/1/2019 [swa]
*) Penulis: Dr. Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
