Dari mana tahunya? Tentu, mereka punya survei dan konsultan politik.
Sejumlah orang di lingkaran Jokowi, termasuk seorang jenderal, kabarnya juga secara diam-diam sedang merapat ke Prabowo. Bungkamnya Megawati ditandai oleh sejumlah elit sebagai kesadaran dan antisipasi akan potensi kekalahan Jokowi.
Belum lagi pertemuan rahasia Sandi dengan K.H. Said Agil Siradj beberapa waktu lalu. Hanya orang bodoh yang tak mengkaitannya dengan urusan pilpres. Soal jatah menteri agamakah? Cukup mereka berdua saja yang tahu. Anda nggak usah ikut-ikutan.
Debat Sabtu malam kemarin (30/3) seperti antiklimaks betapa Jokowi terlihat seperti sedang berada di ujung kekalahannya.
Prabowo tampil dengan performa terbaiknya. Terlihat wawasan globalnya, matang dalam ideologi kebangsaan, ketegasan nasionalisme dan patriotismenya, serta kepercayaan dirinya keluar seolah seperti aura kemenangan sudah berada di genggamannya.
Jauh jika dibandingkan dengan performa Prabowo di debat-debat sebelumnya.
Bukannya sejumlah lembaga survei telah memenangkan Jokowi? Lupakan para pelacur data itu. Jika anda tak percaya, tengoklah ke dapur survei mereka.
Anda akan tahu, ternyata sejumlah lembaga survei tak lebih dari perusahaan yang sedang gigih ngejar laporan pendapatan tahunan, agar saat RUPS nanti surplus.
Karena itu, jasa layanan mereka akan bergantung kepada siapa yang membayar dan bagaimana isi kontraknya.
Dinamika terakhir kampanye nampaknya membuat peluang Jokowi untuk comeback makin tipis.
Operasi aparat dan mobilisasi para lurah serta ASN sudah mulai mendapatkan hadangan dan perlawanan dimana-mana. Dan rakyat memang harus menghalangi, karena itu inkonstitusional.
Tak menutup kemungkinan jika praktek-praktek inkonstitusional semacam ini terus dilakukan secara masif dan terang-terangan, akan memancing rakyat untuk melakukan sweeping dan persekusi. Ini bisa terjadi karena absennya Bawaslu dan tak netralnya aparat.
Cara-cara inkonstitusional yang memalukan seperti ini mestinya segera dihentikan. Sebab, selain merusak proses demokrasi, juga justru akan membuat rakyat makin kehilangan simpati dan akhirnya menghakimi pemerintahan yang dipimpin Jokowi. Akibatnya, Jokowi bisa kalah makin telak di pilpres 2019 ini.
Telegram Kapolri agar aparat kepolisian netral itu sudah on the track. Datang di saat yang tepat. Tapi, jika di lapangan instruksi Kapolri tak berjalan, khawatir justru akan membuat oknum-oknum aparat malah berhadap-hadapan dengan rakyat yang ingin Pilpres jurdil.
Ada yang bilang, Jokowi akan selamat dari kekalahan jika Pemilu ditunda. Caranya? Darurat sipil. Ini bahaya! Nggak boleh terjadi. Karena itu, rakyat tak boleh terpancing.
Pilpres bukan perang ideologi. Bukan masalah Pancasila dan khilafah. Siapapun pemenangnya di pilpres ini, pancasila akan tetap tegak berdiri. NKRI tetap kokoh.
Pihak yang menghadap-hadapkan Pancasila vs khilafah itu hanya cari-cari celah untuk membenturkan kelompok satu dengan kelompok lainnya. Tak lebih dari provokator yang kehilangan narasi dan kehabisan strategi. Ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendorong terjadinya konflik.
