Karena tak terkalkulasi persis berapa jumlah janji politiknya, maka tak mudah untuk membuat prosentase sukses gagalnya terkait janji politik Jokowi. Berbeda dengan Anies, komitmen janji Jokowi agak sulit untuk diukur. Kendati tetap bisa membacanya dari besarnya perubahan/pertumbuhan dan juga kepuasan rakyat selama Jokowi memimpin.
Setidaknya, masyarakat masih teringat beberapa janji Jokowi. Diantaranya, tidak akan menggusur. Semua bangunan rumah penduduk di atas 20 tahun, dimanapun lokasi bangunannya, akan mendapatkan hak sertifikat. Terbukti? Tidak. Sebaliknya, yang ada malah penggusuran di sejumlah tempat. Parahnya, sejumlah penggusuran dibarter Ahok dengan proyek reklamasi.
Disinilah bagian dari fakta yang membuka peluang publik, terutama pihak yang tidak suka, untuk mengkritisi Jokowi.
Terkait dengan pilpres, Jokowi punya catatan lebih serius lagi. Soal janji-janji politik, oleh publik banyak yang dianggap tak mampu dipenuhi. Pertama, bergesernya “kabinet kerja” menjadi “kabinet koalisi.” Kedua, janji negara tidak hutang, malah aduhai hutangnya. Ketiga, Indosat akan dibeli kembali, buktinya banyak aset negara yang dijuali. Keempat, swasembada pangan, justru sekarang impor beras, gula dan garam. Kelima, menyiapkan 10 juta lapangan kerja, malah para pekerja China yang datang, dan jumlah pengangguran negeri ini bertambah. Keenam, Jaksa Agung non partai, NasDem malah ambil jatahnya.
Ketujuh, tak hapus subsidi BBM, tapi BBM naik di saat harga minyak dunia turun. Artinya, subsidi dikurangi. Kedelapan, banjir dan kemacetan Jakarta teratasi jika Jokowi jadi presiden, nyatanya tidak juga. Kesembilan, mobil Esemka, setidaknya hingga sekarang belum diproduksi. Kesepuluh, pertumbuhan ekonomi 8%, hingga sekarang belum pernah tercapai. Kesebelas dan seterusnya, tentu akan selalu diburu dan dicari-cari lawan politiknya.
