Panglima TNI dan Kapolri sudah mengeluarkan ancaman melakukan penindakan apabila ada gerakan-gerakan inkonstitusional paska pesta demokrasi ini.
Hak Politik Rakyat vs. Inkonstitusional
Saya tidak pernah mendengar pernyataan Kepala Staf Gabungan Tentara Amerika selama masa pemilu Amerika 2016 lalu, bahkan ketika gerakan-gerakan #notmypresident dimobilisasi Partai Demokrat sepanjang tahun paska pilpres mereka menolak Trump.
Bahkan, James Comey, direktur FBI (ya setingkat Kapolri lah kira-kira) bersaksi memberatkan Presiden Trump soal skandal kecurangan pilpres (intervensi Rusia), di komite Senat yang memeriksa kasus itu.
Comey dipecat Trump, tapi Comey disumpah negara, jadi Comey lebih patuh pada rakyat Amerika ketimbang presiden.
Hak politik rakyat yang saya bicarakan di atas, tentu di negara demokrasi yang benar-benar mau demokrasi. Kalau di negara kita tentu hal itu belum teruji.
Di sini istilah inskonstitusional seolah-olah barisan Prabowo tidak berhak menuntut pemilu yang adil alias terima aja pemilu apa adanya. Padahal, pemilu yang adil adalah hak rakyat. Dan keadilan itu akan dibuktikan sampai proses penetapan hasil pemilu selesai di KPU maupun di MK.
