by M Rizal Fadillah
Zionis adalah kekuatan penjajah yang mengatasnamakan perdamaian dan keamanan. Meski dunia mengutuk ia tetap bergeming, merasa keberadaannya mutlak harus diterima sekurangnya dimaklumi. Zionis Israel wujud dari kumpulan manusia iblis yang angkuh, serakah dan tidak tahu terimakasih. Diberi kedudukan sebagai negara masih rakus memperbesar area dan kekuasaan.
Zionis hanya tunduk pada kepentingan. Demi kepentingan itu ia menekan lawan-lawannya. Membunuh dan membantai. Moral menjadi terpinggirkan. Selama berkuasa ia yang menentukan suatu perbuatan itu bermoral atau tidak. Zionis adalah musuh dunia, tetapi dunia risi untuk memberi sanksi.
Kini di Indonesia ada kelompok zionis yang bernama DPR. Dewan Penjajah Rakyat. DPR yang tega mengatasnakan dirinya sebagai perwakilan absolut dari Demokrasi. Dipilih oleh rakyat, katanya. Padahal ia miskin menyuarakan kepentingan rakyat. Seperti penumpang yang mendorong mobil mogok, setelah mobil berjalan, pendorong ditinggalkan. Rakyat dirayu bahkan disogok untuk memilih wakil-wakilnya dan setelah wakil itu terpilih rakyat ditinggalkan.
Rezim Jokowi menindas rakyat. DPR menjadi mitra dari penindas. Ketika rezim melanggar hukum, DPR juga ikut bersama-sama melanggar hukum. Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuat keputusan hukum, rezim gelisah dan melawan. DPR pasang badan menjadi partner dalam perlawanan hukum mewakili rezim. Segala cara digunakan. Persis Zionis Israel.
Putusan MK 60 dan 70 dilawan oleh arogansi DPR dengan ujug-ujug mengesahkan revisi UU Pilkada. Rakyat berhak untuk marah dan meneriakkan “go to hell Israel”. Bubarkan DPR ! DPR nyatanya diisi oleh para pengkhianat terkooptasi. Anggota DPR yang terkooptasi Fraksi, Fraksi terkooptasi Partai, dan Partai terkooptasi Presiden. Presiden itu bernama Jokowi sang musuh demokrasi.
Sudah 10 tahun DPR menjadi kaum zionis bersama Jokowi. Saatnya zionis dibasmi, sudah waktunya rakyat melawan. Free Palestine.
DPR telah melakukan genosida politik atas rakyat dan bangsa Indonesia. Genosida KPK. genosida ormas, genosida dana covid 19, genosida buruh ‘omnibus’ dan kini genosida Pilkada. DPR telah berperan sebagai tukang jagal.
Jokowi harus diturunkan, DPR harus digeruduk. Indonesia harus dimerdekakan. 17 Agustus 2024 di IKN adakah simbol dari hura-hura dan karnaval kaum penjajah.
Jangan bilang Garuda jika itu Naga, jangan bilang Demokrasi jika itu Oligarki dan jangan bilang NKRI harga mati, jika itu demi Dinasti.
Secepatnya ganti Jokowi lalu adili. Sistem dan kebijakannya tidak boleh dilanjutkan. Siapapun pengganti harus mengoreksi. DPR yang terkooptasi ganti jika abaikan aspirasi. Apalagi jika berperilaku seperti zionis, maka segera eliminasi. Hama bangsa itu harus dibasmi dan dikikis habis.
*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Madinah, 22 Agustus 2024
