Selain itu, China telah membangun pelabuhan militer, radar dengan frekuensi tinggi yang melayani keperluan militer di pulau Gac Ma, Gaven, Tu Nghia dan Chau Vien. Ketika ada radar frekuensi tinggi di sini, China benar-benar memiliki kemampuan untuk mengendalikan setiap pesawat, kapal asing yang melintasi Selat Malaka dan LCS.
Secara paralel dengan kegiatan konstruksi pangkalan militer, China juga membangun pekerjaan sipil, seperti klinik kesehatan, pusat bantuan, penyelamatan di laut, dasar jasa kelautan, perbaikan kecil, pompa minyak, tanker, membangun mercusuar, serta pusat penelitian-penelitian ilmiah kelautan, lingkungan.
Tentu apa yang dipertontonkan China di kawasan itu mendapat penentangan keras dari banyak negara di kawasan dan internasional. Tindakan China terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir setelah ada keputusan dari PCA, dan itu sangat kontras dengan pernyataan yang pernah disampaikan Presiden China Xi Jinping: bahwa China tidak akan melanjutkan untuk militerisasi pulau-pulau buatan yang secara ilegal dibangun di LCS.
Di luar dari negara-negara yang mengeklaim wilayah di LCS, negara-negara di luar kawasan seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, Prancis, dan Inggris telah menyatakan keprihatinan dan memperlihatkan tanggapan berbeda.
Intinya, mereka mengambil langkah-langkah untuk mencegah tindakan China karena dianggap memengaruhi kebebasan dan keamanan navigasi di jalur laut paling penting dan termasuk teramai di dunia.
Selain AS, negara-negara lain seperti Jepang, Australia, dan Prancis sangat prihatin terhadap tindakan China pascaputusan PCA. Negara-negara itu menghendaki China berperilaku secara bertanggung jawab sebagai kekuatan utama dalam rangka menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan.
Saran-saran dari berbagai pihak disampaikan kepada China –untuk mengambil contoh yang dilakukan India dalam menyelesaikan perselisihan perbatasan maritimnya dengan Bangladesh dengan menerima putusan sebuah pengadilan yang ditunjuk PCA. Namun, China menolak mentah-mentah saran India itu dengan menyatakan “tak ada perbandingan” antara dua perkara itu.
ASEAN cegah kerumitan
Bagi ASEAN, yang di dalamnya Indonesia menjadi salah satu anggota, isu LCS telah menyebabkan perpecahan di antara beberapa anggotanya. Sebelum bertambah rumit, negara-negara ASEAN perlu meningkatkan solidaritas, persatuan dan peran sentral, nilai-nilai fundamental telah dan akan terus memastikan keberhasilan ASEAN.
Perhimpunan bangsa di Asia Tenggara ini sedang mencoba untuk membangun komunitas yang nyata berorientasi kepada rakyat melalui peningkatan integrasi ASEAN yang lebih besar, pelaksanaan yang efektif dari rencana kerja sama untuk membawa manfaat dan dampak pada kehidupan rakyat di kawasan. Oleh karena itu jika tidak diselesaikan, isu LCS akan memengaruhi perkembangan organisasi ini di masa depan.
ASEAN beranggotakan 10 negara, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar.
