Eramuslim.com – Ada yang berbeda pada pemilu kali ini. Peran Babinsa atau bintara pembina desa dikebiri. Sejak era reformasi, dalam setiap pemilu dan pilpres, TNI AD –melalui aparat teritorialnya– selalu terlibat aktif dalam pemilu. Mereka mencatat dengan teliti hasil pemilu di tiap tempat pemungutan suara atau TPS. Dengan organisasi tertata rapi, disiplin, terlatih, memiliki struktur sampai tingkat kecamatan dan desa, TNI AD sangat cepat mendapatkan data resmi.
Data yang dimiliki TNI AD adalah data riil, bukan prediksi. Tidak ada istilah margin of error. Kalau ada kesalahan, hanya berasal dari kesalahan input, dan itu mudah disisir. Lalu, mengapa pada Pemilu 2019 fungsi Babinsa itu dikebiri? Benarkah langkah ini ditempuh karena apa yang sudah lazim dilakukan Babinsa itu bukan menjadi tugas pokok dan fungsi TNI AD? Ataukan ini adalah bagian dari upaya mencegah skenario kecurangan?
Sudirman Said punya sedikit jawaban soal itu. Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandiaga ini membaca penarikan Babinsa dari wilayah pemantauan pemilu — kemudian digantikan polisi– diikuti kecurangan secara massif. Ia mencugai pengambil peran Babinsa itu melakukan tindakan curang saat mengamankan kotak suara pemilu.
