Fakta selama ini, kita bisa lihat kepala2 daerah panik sendiri mengatasi situasi pandemik coronavirus. Rakyat juga ikut panik karena kepastian informasi sulit dipercaya.
Coba bayangkan dua hal ini. Pertama, mantan karyawan Telkom yang wafat di Cianjur, pada tanggal 3 Maret lalu, awalnya dinyatakan negatif Covid-19.
Hari ini, setelah 12 hari meninggal, dinyatakan positif coronavirus.
Butuh waktu menganulir hasil test awal. Artinya, lama dan test tidak begitu canggih. Akibatnya apa? Istri dan anak karyawan itu dinyatakan positif coronavirus. Lalu bagaimama orang-orang yang berhubungan dengan almarhum?
Padahal dia sudah berobat ke mana-mana sebelum ke RS Cianjur.
Kedua, bagaimana mungkin seorang menteri (Menhub) terkena infeksi corona virus? Bukankah seharusnya elit-elit negara lebih siap menangkal dirinya terhindar dari virus itu?
Tentu saja setinggi apapun pangkat bisa tertular virus corona ini. Namun, bagaimana membayangkan Menteri Perhubungan yang berkali-kali ke Istana Negara, telah disensor thermal scanner, bisa membawa virus itu ke Istana?
Bahkan, bagaimana dia membawa virus itu ke acara Indonesia dan Kerajaan Belanda.
Melihat kasus Menhub Budi Karya dan kasus eks karyawan Telkom di Cianjur itu, kita perlu refleksi bahwa fokus kita pada penanganan wabah coronavirus ini belum optimal.
Jika pemaksimalan ikhtiar haru dilakukan dengan fokus, maka pilihan penyelamatan ekonomi vs. penyelamatan nyawa manusia harus dilihat bersifat “trade-off”.
Kita tidak bisa memilih keduanya. Mungkin ekonomi akan turun dua persen dari target pertumbuhan, namun kita bisa optomalkan penyelamatan manusia.
Penutup
Menyebarkan virus corona ke Kerajaan Belanda, bisa saja sebuah ketidaksengajaan. Namun, ikhtiar memperbaiki diri bisa menunjukkan rasa penyesalan kepada negara sahabat.
Memperbaiki diri yang dibutuhkan adalah melakukan semua standar internasional pada batas maksimal, bukan batas minimal.
Misalnya, pemerintahan Jokowi harus menyatakan “Kabinet Lockdown”, sebagaimana ditulis Kantor Berita Politik RMOL kemarin.
Artinya, selama dua minggu sejak Menhub Budi Karya dinyatakan positif coronavirus, semua menteri mengkarantina diri atau mengisolasi.
Jika jumlah orang-orang yang berhubungan dengan Budi Karya pada hubungan langsung dan tidak langsung sangat banyak, maka, mereka dapat diberikan pinjaman sebuah pulau di Kepulauan Seribu, misalnya. Atau di Pulau Galang, Batam, sebagaimana sudah diputuskan Jokowi tempo hari.
Tulisan CNN Indonesia tentang Jokowi perlu meminta maaf kepada bangsa Indonesia harus direspon positif. Juga tulisan Jakarta Post beberapa hari lalu agar Jokowi jangan amatiran harus direspon perubahan ke arah profesional.
Semua ini perlu cepat. Pembentukan Gugus Tugas dan alokasi APBN Rp 1 triliun sudah sebuah kemajuan.
Namun, mengingat ledakan eksponensial jumlah terjangkit virus akan segera datang, maka kita harus mengantisipasi pengendalian stok makanan danminuman, serta obat-obatan, juga masker, agar tidak hilang dipasaran.
Memastikan anak-anak sekolah belajar di rumah. Memastikan jumlah pusat karantina cukup dan tersebar se Indonesia. Memastikan perawat dan dokter cukup, dll. Tentara, misalnya, harus diberi wewenang menembak mati spekulan-spekulan barang, yang selalu mencari keuntungan dalam kesempitan.
Gugus Tugas diberikan kewenangan pasti untuk melakukan kordinasi lintas sektoral dan daerah, bukan seperti sekarang masing-masing kota melakukan gugus tugas sendirian.
Jokowi harus menunjukkan ketegasan maksimum dalam menangani pandemik ini. Tidak perlu ragu memilih, perekonomian lambat vs. nyawa rakyat. (*end)
Penulis: Dr. Syahganda Nainggolan, CEO SMC
