Puncaknya, lahir PP No 32 Tahun 2018 tentang syarat adanya izin presiden bagi kepala daerah (termasuk gubernur) yang ingin maju jadi capres atau cawapres. Terbit hanya beberapa minggu sebelum pendaftaran. Publik memandang, ini upaya nyata penjegalan terhadap Anies.
Anies berpotensi mengancam posisi Jokowi di pilpres 2019. Sejarah Jokowi nyapres saat menjabat gubernur DKI 2014 seolah memberi jalan lapang buat Anies untuk nyapres.
Apakah Anies akan nyapres di 2019 ini? Anies ingin fokus selesaikan tugas di Jakarta. Tapi, ada dorongan sedemikian kuat dari sejumlah ulama, akademisi dan aktivis yang menginginkan Anies maju di pilpres 2019.
Sejumlah deklarasi di berbagai wilayah untuk dukung Anies nyapres adalah bukti adanya dorongan kuat itu. Fenomenannya mirip Jokowi di 2014. Jika kader PDIP membuat narasi _Megawati Ketuaku, Jokowi Presidenku_, maka para ulama, akademisi dan aktivis itu menyuarakan _Prabowo Pahlawanku, Anies Presidenku_
Kenapa harus Anies? Sebab, Anies dianggap sebagai jawaban alternatif terhadap kekecewaan rakyat terhadap Jokowi. Hanya 44,10% yang menginginkan Jokowi lanjut. 47,90% ingin presiden baru. Jauh lebih banyak.
Pertama, komitmen Anies untuk mengangkat martabat pribumi dalam program DKI, khususnya terkait Pasar tanah Abang, Abang Becak dan Tukang Ojek di Jl. Tamrin dipandang sebagai harapan kembalinya keberpihakan terhadap orang-orang kecil yang selama ini terpinggirkan secara struktural. Ini sesuatu yang nampaknya remeh. Tapi, semangatnya memilih untuk bersama dengan kepentingan _wong cilik_ tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang kecil.
