“Yang dibutuhkan dari seorang Presiden, bukan sekedar dia baik. Tapi apakah dia mampu mengatasi persoalan yang dirasakan beban oleh rakyat”.
Salah satu kasus yang cukup ramai disorot, skandal yang melibatkan Setya Novanto, yang nota bene elit pemimpin. Setnov dikenal sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Ketua DPR RI.
“Dalam skandal e-KTP nama Setnov terlalu sering dipersepsikan oleh KPK sebagai salah seorang politisi yang terlibat dalam skandal tersebut. Dalam kasus ini, KPK oleh masyarakat dianggap kredibel. Dan itu tercermin dari reaksi masyarakat di berbagai media sosial”.
“Tapi Presiden Jokowi nampaknya tidak memahami dan menangkap kegelisahan rakyat. Rakyat yang gelisah, berharap Presiden ‘berpihak’ kepada KPK. Tapi alasan Presiden bahwa pemerintah tidak bisa mencampuri urusan hukum, itulah yang mengecewakan masyarakat”.
Alasan Presiden, menjadi absurd.
Sebab untuk membubarkan Ormas yang anti Panca-Sila, Presiden mampu membuat Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Pertanyaan orang awam, apakah terhadap tersangka yang sudah diumumkan KPK, tidak bisa “diperpukan”? Bukankah dampak kerusakan skandal itu sama besarnya dengan yang ditimbulkan oramas anti-Pancasila ?
Sehingga yang muncul situasi adanya sikap kontra produktif terhadap kepemimpinan Jokowi. Hal mana semakin menaikkan sikap untuk tidak memihak ataupun memilih Jokowi.
Presiden dinilai tidak “firm” dalam pemberantasan korupsi. Ternyata, jika sudah menyangkut elit tertentu, Presideen tidak memiliki keberanian bersikap.
Terhadap skandal korupsi manakala sudah menyentuh elit pemimpin, Presiden “mendua” atau mungkin “galau”.
“Lalu apakah rakyat salah jika menganggap Presiden bersikap kompromistis dengan sesama elit?” Bertanya sang analis. Pertanyaan mana yang dijawabnya sendiri : “tentu saja tidak”.
Rakyat tidak bisa disalahkan. Sebab mereka bukan pembuat kebijakan. Dan pemimpin yang meremehkan suara rakyat, sudah pasti tidak akan mendapat simpati dan empati rakyat.
Konklusinya, rakyat yang merasa suara mereka diremehkan, tidak mungkin akan memberika suara mereka kepada pihak yang meremehkan kepentingan mereka.
Rakyat tidak ingin memberikan suara mereka kepada yang tidak mampu menepati janjinya. Rakyat tidak mau suaranya menjadi sia-sia.[kl/rmol]
Oleh: Derek Manangka, Penulis adalah wartawan senior
