Eramuslim.com
SAYA membaca status Facebook menemukan orang menjual perabotan rumah tangganya untuk membeli beras. Sudah tidak ada lagi barang apa yang harus dijual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.
Itulah barang-barang terakhir miliknya yang bisa dijual.
Tiba-tiba ada pesan masuk ke handphone. Saya baca. Bunyi pesannya memberi tahu tentang kondisinya yang sakit demam sejak kemarin, tidak ada uang untuk beli obat.
Ada beberapa pesan yang masuk ke handphone dari orang yang berbeda, bunyinya hampir mirip.
Saya termenung: ini Jakarta loh! Bagaimana dengan di daerah?
Saya tidak memiliki data primer. Hanya membaca di media atau di medsos. Kondisinya tidak jauh berbeda. Data BPS 2020 juga begitu: kemiskinan meningkat. Kemungkinan makin meningkat di 2021.
Kita dalam kondisi ibarat buah simalakama pada masa pandemi virus corona baru (Covid-19). Tidak dilakukan pembatasan sosial akan terjadi “booming” covid-19.
Namun demikian, pada saat yang sama akses warga atas ekonomi terganggu. Banyak yang kehantam secara ekonomi: tidak bisa dagang, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan lain sebagainya.
Kemiskinan makin bertambah harus ada yang tanggungjawab. Ya, pemerintah, sesuai UUD pasal 27 dan 34. Ada bantuan sosial (Bansos), tidak mencukupi. Jauh dari standar hidup minimal.
Itupun jika menerima Bansos, jika tidak? Bahkan Bansos dikorup. Itu fakta!
Selama ini kita mudah menemukan data jumlah kematian karena Covid-19. Publikasi dan berita setiap hari update.
Tapi kita tidak menemui satupun berita, terutama di media mainstream. Berita kematian karena orang tidak bisa makan karena pembatasan sosial atau orang bunuh diri karena stres menghadapi tekanan ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya.
Atau apakah model kematian seperti itu tidak ada selama pandemi ini, sehingga tidak diberitakan?
