Apa yang sudah dilakukan oleh para menteri dan sejauh mana progres dan hasilnya. Itu baru data yang bener. Bukan tanya masyarakat. Menteri ESDM, perdagangan dan PAN, gak banyak dikenal masyarakat. Ya pasti rendah nilainya. Kalah dengan Menteri Agama dan Menko Polhukam. Apalagi kalau kedua menteri ini suka bikin pernyataan heboh, makin populer. Belum lagi kalau dibandingkan dengan Menko Maritim. Pasti kalah hebat.
Soal banjir di DKI, mari kita lihat data. Berdasarkan data dari BMKG, Bappenas dan BPBD, Tahun 2013 (era Jokowi) curah hujan 100 mm/hari, luas wilayah terdampak 240 km2 di 599 RW. Pengungsi 90.913 di 2.250 tempat pengungsian. Tujuh hari baru surut.
Tahun 2015 (era Ahok) curah hujan 277 mm/hari. Luas area tergenang 281 km2 di 702 RW. Jumlah pengungsi 45.813 di 409 tempat pengungsian.
Tahun 2020 (era Anies) curah hujan 377 mm/hari. Luas area tergenang 156 km2 di 390 RW. Jumlah pengungsi 31.232 di 269 tempat pengungsian. Banjir surut setelah empat hari.
Ini baru data yang bisa dipakai untuk mengukur secara obyektif bagaimana penanganan banjir di DKI dari satu gubernur ke gubernur yang lain. Apapun data itu, semua gubernur DKI telah bekerja dan melakukan yang terbaik. Tak perlu dibandingkan, apalagi dibenturkan.
Anies sudah berbuat banyak untuk DKI. Begitu juga dengan Jokowi dan Ahok. Semakin lama, banjir di Jakarta makin baik penanganannya. Warga Jakarta mesti berterima kasih kepada mereka. Tak perlu selalu dipolitisir.
Soal survei Indobarometer, biarlah itu jadi tanggung jawab keilmuan dan moral lembaga itu sendiri. Masyarakat tak perlu harus terpengaruh oleh survei-survei dari “sejumlah lembaga survei” yang kadang tak hanya ngawur, tapi juga mengabaikan integritas.
Harus dipahami, setiap lembaga survei punya karyawan yang harus digaji. Ada biaya operasional yang mesti disiapkan. Hampir mirip parpol. Disinilah integritas kadang mendapatkan ujian.(end)
(Penulis: Dr. Tony Rosyid, Pengamat politik dan pemerhati bangsa.)
