Pemerintah tentu memastikan adanya pemenuhan kebutuhan hak asasi termasuk sandang, pangan dan papan untuk korban bencana alam. Upaya-upaya pemenuhan remedial bagi korban termasuk korban gempa di Lombok menjadi urgensif. Oleh karenanya rakyat pantas kecewa pada Jokowi yang harusnya secara jujur menyampaikan kepada peserta Asian Games bahwa bangsa Indonesia sedang dalam musibah. Hal itu dilakukan agar menimbulkan simpati dari atlet negara-negara lain. Tindakan seperti itu wajar sebab kita berada di milenium kemanusiaan dimana pilar-pilar HAM dan intervensi kemanusian telah menjadi nilai universal tiap negara.
Gempa NTB telah merusak segalanya termasuk korban nyawa yang tidak sedikit jumlahnya maka termasuk bencana besar sehingga penanganannya harus diambil alih pemerintah pusat dengan managemen termasuk pendanaanya. Oleh karena itu sudah wajar jika pemrintah mengumumkan Bencana Nasional. Pernyataan bencana naaional tidak terpengaruh pada Lombok baik investasi dan destinasi wisata karena bencana alam ini sudah tentu diketahui oleh publik di seluruh dunia. Tidak ada alasan yang lebih kuat untuk menghindari tanggungjawab pemerintah dengan alasan investasi dan pendapatan dari sektor pariwisata selain empati Kemanusian.
Peristiwa Lombok adalah peristiwa kemanusian dengan kerugian yang diterima sesuai rilis BMKG maka kerugian lebih dari Rp7 triliun Sementara pemerintah hanya membantu Rp38miliar.
Berpedoman pada pengalaman gempa Aceh, Yogyakarta dan lainnya idealnya sudah punya pengalaman cukup untuk bekerja secara sistemik, terkordinasi, cepat, tepat dan maksimal. Baik pada fase darurat paska gempa, fase rehabilitasi dan recovery semua aspek kehidupan sosial ekonomi dan infrastruktur masyarakat.
Hari ini nalar publik tercederai dengan kebijakan darurat penanganan gempa Lombok di tangan Jokowi yang mengecilkan suasana kebatinan masyarakat Lombok yang sedang sedih. Memang ironi di negeri kemanusiaan yang adil dan beradab. [tsc]
Penulis: Natalius Pigai
