Eramuslim.com
Oleh: Azairus Adlu (rmol.id)
Kritik adalah hal yang lumrah di negara demokrasi tak terkecuali Indonesia. Sejak era reformasi 1998, Indonesia bisa dikatakan adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia.
Predikat itu bertahan sampai sekarang.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritik dan masukan terhadap kerja-kerja pemerintah. Demi terciptanya peningkatan layanan publik.
Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin lalu (8/2).
“Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi. Dan para penyelenggara layanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan,” kata Jokowi melalui tayangan YouTube Ombudsman RI.
Pernyataan itu disambut beragam oleh publik, namun mayoritas melihat pernyataan Jokowi tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat.
Para pengkritik pemerintah kerap kali mendapat perlakuan tidak ‘manusiawi’ bila mengkritik kerja-kerja pemerintah.
Pasukan buzzer siap siaga menjegal kritik yang disampaikan, bahkan kadang melaporkannya ke aparat kepolisian dengan dalih ujaran kebencian, fitnah, melanggar UU ITE.
Salah satunya yakni dua aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat, keduanya mengkritik lalu dilaporkan ke aparat, kasusnya berjalan, ditahan, kini masuk fase persidangan.
