Tak hanya itu, Anies juga membebaskan PBB untuk Guru dan Pesiunan ASN. Dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta memiliki program untuk membebaskan pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi guru, pensiunan ASN, pensiunan TNI/Polri, pahlawan kemerdekaan dan mantan Presiden/Wakil Presiden. Pada bulan September 2019 sudah ada 19.929 objek pajak yang digratiskan PBB-nya dengan nilai Rp180,4 miliar. Adapun program pembebasan PBB untuk guru, pensiunan PNS dan purnawirawan TNI/Polri ini berlaku sampai 2 generasi di bawahnya, sedangkan untuk pahlawan serta penerima bintang tanda jasa dari Presiden, berlaku hingga 3 generasi di bawahnya.
Selama dua tahun menjabat, Anies Baswedan berhasil memboyong berbagai penghargaan di antaranya adalah penghargaan Kota Layak Anak (KemenPPPA), Reksa Bahasa (Kemendikbud), Indeks Prestasi Pembangunan Ketenagakerjaan (INTEGRA–Kemenakertrans). Untuk pertama kali pula DKI berhasil mendapat Opini Wajar Tanpa Perkecualian 2 tahun berturut-turut dari BPK.
DKI Jakarta juga menjadi Provinsi dengan Cakupan Jaminan Kesehatan bagi Warga di atas 95 persen (Universal Health Care) dari BPJS Kesehatan, Pemda dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik dari KPK, Provinsi dengan Indeks Demokrasi Terbaik dari BPS, Investment Award 2018 (BAPPENAS), PTSP Provinsi Terbaik Ketiga se-Indonesia–(BKPM), Geo Innovation Award (ESRI).
Jakarta juga menjadi Pelopor Provinsi Layak Anak 2019 (KemenPPPA), empat Penghargaan dalam Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (Kemenakertrans), Pemda Peduli Anak (KPAI), TPID Terbaik Tingkat Provinsi se-Jawa Bali (Bank Indonesia), Anugerah Badan Pengawas Tenaga Nuklir ( BAPETEN ) 2019, Penghargaan Golden Award (SIWO PWI), Peningkatan kualitas layanan anak usia dini (NGO International Save the Children Indonesia) dan Merit Award Best Planning of the Year dari Singapore Institute of Planners.
M. Saiful Jihad, Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) bahkan memuji Anies dengan menyatakan, “Prestasi kepala daerah yang luar biasa. Jadi pantas meraih MURI.”
Lalu, Kenapa Anies Dihujat?
Di luar keberhasilan itu, tentu saja ada kebijakan dan program Anies Baswedan yang mengundang tanya. Di antaranya penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk 1772 bangunan di Pantai Maju (Pulau D) yang merupakan pulau hasil reklamasi yang sebelumnya sempat ia segel. Demikian juga dengan proyek “Seni Instalasi ‘Getah Getih’ di kawasan bundaran HI dan instalasi Batu Gabion.
Kebijakan lain dari Anies yang juga dikritik adalah Trotoar untuk PKL. Kebijakan Anies ini juga menuai sejumlah protes. Demikian juga ketika beberapa bulan lalu Jakarta dilanda banjir, Anies pun dihujat habis-habisan. Padahal banjir di daerah lain jauh lebih parah, bahkan ada yang memakan korban jiwa. Tapi, entah kenapa, oleh sekelompok orang yang tidak menyukainya, tetap saja Anies jadi bulan-bulanan, terutama di media sosial.
Lalu, dengan segudang prestasi yang diraihnya selama hampir dua setengah tahun, dengan hanya sedikit dari kegagalan kinerja dan kebijakannya, Anies tetap saja dihujat?
Saya sih menduga semua hujatan itu hanya sebagai permainan politik belaka. Dan politik, sebagaimana kita semua sudah mengetahui, lebih didasarkan pada faktor suka dan tidak suka. Begitulah! (end)
Penulis: Lieus Sungkharisma
