Oleh: Ust Fathuddin Ja’far
“Anies terancam ditembak mati saat berkampanye.”
Berita tersebut beredar luas di masyarakat, khususnya di sosmed setelah “video berdurasi 0:52 menit dari Mendagri Tito Karnavian yang beredar di beberapa media, benar-benar sangat mengejutkan. Apalagi, di dalamnya terdapat narasi supaya siapkan kafan mulai sekarang.” (freedomnews.id/28 Desember 2023)
Akar Masalah
Spekulasi tersebut dapat dimaklumi karena Anies setahun belakangan ini dengan tegas menyuarakan pandangan berbeda dengan penguasa sekarang yang termuat dalam visi perubahannya.
Berita mengerikan tersebut semakin bisa dipahami melalui fakta yang menunjukkan mayoritas jajaran pemerintahan Jokowi sampai ke yang terendah, yakni kepala desa, sepakat dengan visi, misi, manajemen negara dan kebijakan politik dan pembangunan yang diterapkan Jokowi selama hampir 10 tahun berkuasa. Bahkan mereka menganggap wajib hukumnya untuk menerapkan dan meneruskannya oleh siapapun nanti yang akan terpilih menjadi Presiden RI periode 2024-2029.
Yang lebih mengerikan lagi, pemahaman seperti itu diyakini pula oleh para petinggi lembaga-lembaga tinggi negara lainnya seperti Kejaksaan RI, Kepolisian RI, TNI, KPU, MK, KPK dan seterusnya.
Hal tersebut tentu saja karena Jokowi berhasil memasang orang-orang yang sepaham dan manut kepadanya untuk menduduki pucuk pimpinan lembaga-lembaga tersebut, tanpa harus berdasarkan profesionalisme, amanah dan kepentingan rakyat. Bahkan ratusan kepala daerah sejak dari Bupati/Walikota dan Gubernur ditunjuk langsung, tanpa harus lewat Pilkada yang katanya Indonesia menganut paham demokrasi.
Tujuannya sangat jelas. Pepatah yang mengatakan ; Wasit ikut bermain bukan lagi dugaan, tapi sudah menjadi kenyataan di negeri ini.
Sebenarnya, dalam dunia politik di manapun di dunia ini, berbeda paham dan visi itu hal lumrah selama dalam bingkai hukum dan peraturan yang berlaku. Sekarang hukum dan peraturan tampaknya tidak lagi menjadi bingkai kebijakan dan rambu-rambu amal perbuatan pejabat negara, tapi merekalah yang membingkai hukum dan peraturan sesuai kepentingan penguasa dan kelompok oligarki pendana.
Dalam sebuah negara/ kerajaan diktator. perbedaan paham dan visi dalam mengelola negara memang haram hukumnya.
Dengan kata lain, mengkritisi apapun kebijakan dan tingkah laku pemimpin dan pejabat tinggi negara/kerajaan, kendati zalim dan menindas rakyat, minimal akan berujung ke dalam jeruji besi dan maksimal ditembak/dihukum mati dengan berbagai dalih dan alasan.
Apalagi perbedaan tersebut datang dari calon pemimpin alternatif yang dikhawatirkan mengantikan sang pemimpin diktator, tentu sangat berbahaya dan menakutkan. Satu-satunya cara menghadapinya ialah dengan dilenyapkan.
Apa Alasannya
Pertanyaan mendasar dari berita spekulasi tersebut ialah : Apa kesalahan besar Anies sehingga mendapat ancaman serius seperti itu?
Semua orang yang berpikiran sehat di negeri yang berpenduduk 270 jt ini, sama-sama sudah tahu jawabannya yakni, Anies menggaungkan visi perubahan.
Artinya, jika terpilih menjadi Presiden RI dalam Pilpres 2024 yang akan datang, Anies akan merubah kebijakan penguasa Jokowi selama 10 tahun belakangan yang dilihatnya tidak benar, kurang tepat, belum termasuk skala prioritas dan terindikasi zalim dan korup.
Selintas, visi Anies tersebut sangat logis dan sederhana serta sangat dibutuhkan jika Indonesia ingin maju, paling tidak dalam urusan dunia. Sebab, untuk sukses dunia dan akhirat tentu perubahannya harus mendasar dan mencakup semua sisi dan aspek kehidupan.
Namun di mata lawan politiknya, khususnya yang bermazhab Jokowisme yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang namanya seperti nama kabinet Presiden Jokowi yakni, Kabinet Indonesia Maju, visi Anies tersebut berpotensi besar menjadi Topan Malapetaka jika Anies Baswedan terpilih menjadi Presiden RI periode 2024-2029 yang akan datang.
Skenarionya mirip di philipina. Yg pasti jika itu trjadi akan ada perlawanan rakyat thd rezim. Akan ada oertumpahan darah lbh besar dari di timur Tengah.