Namun Suharso berpandangan beda, menurut Suharso Monoarfa bahwa tidak masalah jika pembangunan IKN tidak berstatus sebagai PSN. Alasannya, berbagai pembangunan yang berlangsung di area IKN sudah tergolong sebagai PSN. Misalnya, pembangunan Bendungan Sepaku Semoi merupakan PSN yang berada di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
“Automatically (IKN) itu sudah suatu proyek besar, proyek nasional. Saya kira tidak lagi harus diputuskan seperti itu (sebagai PSN) karena hampir semua kegiatan-kegiatan yang ada di dalam IKN itu merupakan bagian dari PSN,” ujar Suharso pada Rabu (7/9/2022) di Tanjung Binga, Belitung.
Suharso Monoarfa menjelaskan bahwa pembangunan jalan-jalan utama dan bandara pendukung IKN merupakan PSN. Oleh karena itu, menurutnya, status PSN atau bukan tidak akan mengganggu pembangunan IKN.
Suharso pun menyebut bahwa mekanisme pembiayaan pembangunan IKN sudah berjalan lancar, yakni melalui belanja kementerian dan lembaga. Menurutnya, pembiayaan IKN akan tetap berjalan baik dengan kondisi saat ini. “Mungkin mulai 2024 sudah langsung oleh [badan] otorita itu sendiri, secara pembiayaan,” ujar Suharso.
Pelajaran Berharga dari Suharso Monoarfa
Suharso Monoarfa sebagai Menteri Jokowi yang selama ini mati-matian memperjuangkan proyek IKN, namun karena dalam perjalanan IKN tidak sejalan lagi dengan “elite genk IKN” harus tersingkir.
Pribahasa yang tepat untuk menggambarkan Pak Suharso adalah Habis Manis, Sepah Dibuang. Suharso Monoarfa sudah pasang badan sebagai pembela tergigih dalam mempertahankan pentingnya mempertahankan IKN dalam gugutan para gurubesar ke Mahkamah Konstitusi.
Namun begitu, IKN hendak dijalankan dengan berbagai turunan proyek pendukung infrastrukturnya, Suharso harus disinggirkan dan dilupakan. Habis Manis Sepah Dibuang.
Suharso harus menderita kehilangan kursi Ketua Umum PPP dengan jalan dikudeta oleh kolega separtainya yang merupakan bagian dari kekuasaan pemerintah.
Ada pelajaran berharga di antaranya adalah loyalis Pak Jokowi seperti Pak Suharso dan Pak Muhammad Luthfi (mantan Menteri Perdagangan) dapat dengan cepat kehilangan jabatan manakala sudah tidak dibutuhkan. Apalagi bila terjadi ketidaksetujuan terbuka dengan pihak-pihak real penguasa yaitu pemilik dan pelobi utama terkait IKN.
Presiden adalah penangung jawab IKN namun ada pemilik dan pelobi utama IKN. Mereka ini diduga adalah beberapa menteri pemerintahan dan beberapa elite perusahaan oligarki yang merancang dari awal proyek IKN.
Kelompok ini juga yang bersemangat menghapus BBM Subsidi untuk rakyat karena mereka berkepentingan agar APBN bisa digunakan melaksanakan infrastruktur IKN dan Proyek Strategis Nasional lainnya.
Singkat kata, mereka rela mengorbankan bantuan subsidi untuk rakyat dan mengalihkannya untuk proyek-proyek IKN yan melibatkan genk oligarki mereka.
Mereka mampu men-drive pemerintahan, merancang pengurangan subsidi rakyat BBM dan mengalihkannya untuk proyek infrastruktur seperti IKN, kereta api cepat dan PSN lainnya.
Hanya di Pemerintahan Saat Ini, Suksesi Parpol Bisa Diatur dari, oleh, dan untuk Istana
Karena memang agak aneh seorang ketua umum partai yang juga pembantu presiden dapat dengan mudahnya diturunkan di tengah jalan dan secara legal disetujui sangat cepat oleh Kemenkumham.
