Sedangkan fragile middle class berpenghasilan minimal 20 dolar sehari x kurs 13.300 rupiah = 266 ribu. Bila dikali sebulan berarti 7,9 juta. Income sebesar itu baru masuk kategori fragile middle class. Bukan kelas menengah sungguhan.
Rumah DP 0 rupiah punya syarat income di bawah 7 juta. Skema cicilannya 1,5 juta sampai 2,6 juta per bulan. Bisa lebih kecil bila ambil kredit 15 tahun.
Skema pembiayaan program Rumah DP 0 rupiah menggunakan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) BLUD. Tujuannya meringankan beban cicilan. FLPP menerapkan suku bunga 5% dengan jangka waktu kredit sampai 20 tahun.
Skema kredit ini dibully melanggar Permendagri No. 13/2006. Lantas dibanding-bandingkan dengan program rumah 1% Presiden Joko.
Dikatakan, cicilan program rumah subsidi Presiden Joko sebesar 825 ribu sampai 1,1 juta per bulan selama 10 tahun. Sekali pun downpayment dibayar di muka, haters pelintir itu tetap lebih murah dari skema Rumah DP 0 rupiah Anies-Sandi.
Ini metode half-truth. Si frustasi ngga sebut di mana lokasi rumah 1%. Ternyata di luar Jakarta. Jelas lebih murah. NJOP Jakarta di atas daerah-daerah seperti Sukabumi atau di Borneo.
Bagi banyak orang, Rumah DP 0 rupiah dirasa lebih membantu daripada adanya DP 10 juta. Anies-Sandi tetap lebih baik bila dibanding gubernur cowboy yang punya hobi seenaknya gusur warga.[]
THE END
Penulis: Zeng Wei Jian, aktivis Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KOMTAK )
