Jakarta—Yoyoh Yusroh, anggota komisi VIII DPR dari F-PKS menyatakan bahwa masalah pendidikan, terutama pemberdayaan perempuan masih menjadi sorotan utama dan fokus kerja Komisi VIII. “Kita lihat dari pendidikan juga, kaum perempuan masih sangat rendah, tingkat sarjananya masih belum 5%, kita berharap ada pendidikan yang berkelanjutan untuk kaum perempuan yang bisa diakses lebih mudah,” ungkapnya sebelum sidang paripurna DPR hari ini Senin (19/10/09).
Komisi VIII merupakan komisi yang membidangi urusan agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan. Diakui oleh Yoyoh, yang juga terjun di komisi yang sama periode lalu (2004—2009), bahwa kerja komisi VIII masih belum selesai. “Masih banyak yang perlu kita perjuangkan, misalnya masalah Departemen Agama, masalah haji, pendidikan, sosial, dan penurunan angka kemiskinan, kemudian efektivitas kinerja, SDM, juga Depsos dari pusat sampai ke bawah,” ujar ibu dari 13 orang anak ini.
Menyikapi masalah pendidikan, Yoyoh juga menyoroti kesenjangan pendidikan yang berada di bawah Depag dan swasta, “Pendidikan dari Depag yang negeri itu baru 9%, 91%-nya swasta, dan swasta pun belum semua terjamah oleh bantuan Depag. Meskipun sudah ada BOS, masih ada sekolah-sekolah yang kondisinya sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Yoyoh berharap tim Komisi VIII periode ini dapat belajar dengan cepat dan segera bekerja untuk kepentingan rakyat.
Sementara itu, DPR hari ini menggelar sidang paripurna yang mengagendakan penentuan jumlah komisi, ruang lingkup tugas, dan mitra kerja komisi. Selain itu, sidang juga membahas penetapan jumlah dan komposisi keanggotaan fraksi-fraksi. Posisi ketua komisi sudah ditentukan saat rapat konsultasi yang digelar 13 Oktober lalu. Hasilnya adalah sebagai berikut.
Komisi I: Partai Keadilan Sejahtera
Komisi II: Partai Golkar
Komisi III: Partai Demokrat
Komisi IV: Partai Persatuan Pembangunan
Komisi V: Partai Amanat Nasional
Komisi VI: Partai Golkar
Komisi VII: Partai Demokrat
Komisi VIII: Partai Kebangkitan Bangsa
Komisi IX: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Komisi X: Partai Demokrat
Komisi XI: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Ketua komisi yang sudah dapat diketahui adalah ketua Komisi I, yaitu Tifatul Sembiring dari F-PKS; Komisi VIII dipimpin oleh Abdul Kadir Karding dari F-PKB, Komisi IX dan Komisi XI diketuai oleh Ribka Tjiptaning dan Emir Moeis dari F-PDIP. Ribka Tjiptaning saat ini tengah terganjal kasus penghilangan ayat tembakau yang merupakan bagian dari RUU Kesehatan. (Ind)
Foto : jurnalhaji.com
