Eramuslim.com – Salah satu fungsi pemerintah adalah melayani rakyatnya agar bisa hidup lebih tentram dan nyaman. Pemerintah adalah pelayan bagi rakyat, bukan tuan. Hal ini tertuang dalam Konstitusi Negara. Namun pemerintah sekarang, rezim Jokowi-JK, tidak memperdulikan itu semua dan sampai sekarang telah menunjukkan kepada rakyat jika mereka ini menggunakan paradigma jika pemerintah adalah perusahaan swasta dimana di dalam setiap kebijakannya menghitung besaran untung dan rugi. Pemerintah harus untung dan tidak peduli dengan nasib rakyatnya.
Hal inilah yang mendasari kecaman keras dari YLKI terkait kenaikan harga BBM, lTarif Dasar Listrik, dan elpiji 12 kg sebesar Rp 1.500 per kg (Rp 18.000 per tabung).
“TDL dan kenaikan Elpiji,pemerintah seperti memberikan penghitungan dari pola perusahaan swasta. Di mana semua tarif diikuti dengan hitung-hitungan komponen untung rugi,” tutur Ketua Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi (4/1).
“Pemerintah harus menyelesaikan persoalan itu. Tidak semua komoditi atau pun harga barang bisa diselesaikan dengan kenaikan tarif,” tambahnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Pertamina menaikkan harga Elpiji 12 kg sebesar Rp.1.500/kg menjadi Rp.9.069/kg dari yang sebelumnya Rp.7.569/kg. Bahkan harga jual sampai di agen bisa mencapai Rp.11.255/kg atau secara keseluruhan menjadi Rp.134.700/tabung, atau Rp.150.000/tabung di agen elpiji. Kemudian diikuti dengan kelangkaan gas melon 3Kg. Sebelumnya, pemerintah menaikkan BBM faktual Rp 1.100/liter dan menghapus subsidi listrik yang sekaligus menaikkan TDL. Seberapa lama rakyat akan tahan dengan rezim seperti ini? (rz)
