Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Jenderal Purnawirawan Wiranto berpendapat, pemerintah tidak perlu perang wacana dalam menanggapi tuntutan demonstrasi ‘Cabut Mandat’ yang dilakukan oleh sekelompok aktivis pada 15 Januari lalu.
"Demo cabut mandat seharusnya disikapi dengan kebijakan baru yang dapat menjawab keinginan para demonstran, " ujar Wiranto disela-sela pertemuan dengan Ketua DPR Agung Laksono di gedung DPR, Rabu (17/1).
Menurutnya, selama demo tidak melanggar hukum tidak perlu ditanggapi secara berlebihan, apalagi dengan mengeluarkan wacana yang justru tidak menjawab persoalan.
Lebih lanjut Wiranto mengatakan, mengenai siapa yang bersalah dalam menjalankan pemerintahan hingga negeri ini terpuruk, semuanya tergantung kepemimpinan nasional.
"Manajemen pemerintah terdiri atas organisasi atau lembaga, perangkat lembaga dan kebijakan-kebijakan, dan ini pasti tidak lepas dengan pemimpinannya, " jelasnya
Seperti diketahui dua hari lalu tepatnya pada peringatan Malari, ribuan orang menggelar pawai "cabut mandat." Mereka menggelar aksi long march dari Bunderan Hotel Indonesia ke Istana Negara untuk menuntut pencabutan mandat Pemerintah SBY-JK. Pawai tersebut dimotori Hariman Siregar, WS. Rendra, dan Sri Bintang Pamungkas.
Menanggapi aksi pawai rakyat tersebut, Juru Bicara Kepresidenan Andi Malarangeng mengatakan bahwa aksi itu menunjukan cara-cara yang inkonstitusional.(novel)
