Pemerintah diminta segera mencari solusi untuk menangani kebakaran hutan yang terjadi di beberapa provinsi di Indonesia, yang menyebabkan terganggunya kesehatan, lalu lintas kendaraan, serta mengganggu aktivitas perekonomian dan pariwisata di negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Thailand.
Menteri Politik, Hukum dan Keamanan Widodo AS disela-sela Forum Koordinasi dan Konsultasi Upaya Pencegahan Tindakan Anarkis, di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Selasa (29/8) mengatakan, “Saya kira, kita harus obyektif bahwa banyak effort yang bisa dilakukan dilapangan, yang sudah harus dimulai,” pintanya menanggapi desakan Malaysia yang setiap tahun menjadi langganan kabut asap dari Indonesia.
Menurutnya, upaya yang dilakukan untuk mencegah meluasnya kabut asap ke negara tetangga, tidak hanya dengan cara memadamkan titik-titik api dengan menggunakan berbagai teknologi. Masalah ini, kata Widodo, juga sudah terkait dengan masalah hukum.
Widodo mengingatkan agar dilakukan upaya penegakan hukum bagi pelaku pembakaran hutan yang menyebabkan timbulnya kabut asap, yang menyentuh seluruh pihak, tidak hanya pelaku-pelaku dilapangan.
“Saya minta penegakan hukum ini menjangkau company-company yang memang terlibat dalam pembakaran lahan, tidak bisa hanya pelaku dilapangan yang notabene hanya rakyat biasa, yang mengandalkan hidupnya menjadi orang suruhan untuk membakar lahan,” jelasnya.
Pekan lalu Menteri Perdagangan Malaysia Rafidah Aziz mengatakan, kabut yang berasal dari Indonesia itu membawa dampak ke seluruh kawasan. "Kami pikir sesuatu yang buruk akan terjadi, kecuali jika ada usaha serius yang dilakukan oleh pemerintah tempat asap itu berasal," katanya. (novel)
