Eramuslim.com – Ibarat kapal yang tengah berlayar di samudera, kapal besar dan bocor bernama Indonesia yang dinakhodai Jokowi, karena kesalahan mereka sendiri, tengah dihadang badai besar tanpa bisa berbelok. Krisis moneter dan bisa jadi akan berbuntut pada krisis multidimensi tengah menanti di depan mata. Sebab itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sedang mengkaji pembentukan dana stabilisasi untuk memperkuat mitigasi perlambatan ekonomi serta antisipasi terhadap kemungkinan datangnya krisis.
“Kita menyiapkan skemanya, ini bukan dana cadangan besar, tapi dana khusus untuk melakukan stabilisasi, untuk ‘emergency’. Ini masih konsep, jadi belum kita lakukan dalam waktu dekat,” katanya di Jakarta, Rabu (10/6/2015) malam.
Menkeu mengatakan konsep dana stabilisasi ini akan mendukung skema “Bond Stabilization Framework” (BSF) yang selama ini menjadi salah satu mitigasi pemerintah ketika terjadi pembalikan arus modal yang bisa mengganggu kestabilan pasar.
BSF merupakan kerangka kerja yang memuat mekanisme koordinasi unit-unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan dengan BUMN Asuransi dan Penjaminan di bawah koordinasi Kementerian BUMN dalam melakukan pembelian Surat Berharga Negara.
Selain menyiapkan BSF, pemerintah juga telah menyiapkan Crisis Management Protocol (CMP) berupa peringatan dini, untuk menghadapi krisis di sektor keuangan dan mengurangi tekanan yang melanda keuangan negara.
Pemerintah juga menyiapkan pinjaman siaga yang berasal dari mitra multilateral sebagai upaya untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi makro secara komprehensif senilai 5,5 miliar dolar AS.
“BSF ini merupakan ‘framework’ tapi ini bukan akhir, karena tahapan selanjutnya adalah ‘fund’ (yang saat ini sedang dalam kajian). Ini yang masih kita pikirkan formatnya,” kata Menkeu menjelaskan.
Menkeu pun belum bisa memastikan seperti apa skema dari dana stabilisasi yang salah satu sumbernya berasal dari APBN ini, meskipun konsep awalnya berasal dari dana abadi yang disimpan dalam akun khusus serta dapat dipergunakan ketika keadaan mendesak.
“APBN paling hanya menambahkan kalau perlu, tapi sementara kita belum sampai kesana. Kita baru bicara ‘framework’ dulu, itu saja belum pernah terpakai (mitigasinya). Kita masih memastikan ‘framework’ berjalan kalau diperlukan,” jelasnya.
Pemerintah mempunyai kebijakan jangka pendek untuk memitigasi ketidakpastian perekonomian global dengan mendorong realisasi sumber pembiayaan berdenominasi valas melalui penerbitan SUN serta mengaktifkan skema BSF dengan meningkatkan partisipasi BUMN dalam menjaga likuiditas.
Saat ini, kondisi perekonomian nasional sedang mengalami ujian terkait fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta kinerja IHSG yang belum kokoh dalam menghadapi tekanan eksternal terkait ketidakpastian kenaikan suku bunga The Fed.
Untuk itu, pemerintah merumuskan ide dana stabilisasi ini untuk memperkuat skema mitigasi yang telah ada seperti BSF dan CMP sebagai upaya menghadapi gejolak perekonomian global, dan langkah antisipasi untuk menjaga ketahanan fundamental perekonomian dalam negeri. (rz)
